Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selesai melakukan pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Keduanya mengaku mempunyai persamaan visi atau tujuan dan pandangan.
"Kita pernah kerja sama. Kita punya banyak persamaan ideologis, persamaan visi," kata Prabowo di kediamannya, hari ini.
Selain itu, Menteri Pertahanan itu juga mengaku sama-sama komitmen dengan AHY untuk berpegang teguh pada pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Maka itu, kata dia, Partai Gerindra dan Partai Demokrat sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi dengan sebaik-baiknya.
"Saya sampaikan prinsip saya sebagai pimpinan Gerindra. Prinsip gerindra adalah 1.000 kawan terlalu sedikit, sehingga kita ingin menjalin komunikasi kita ingin merintis kerja sama dengan sebanyak mungkin pihak sama-sama kita harus bekerja keras untuk mencari solusi-solusi terbaik pada kesulitan yang masih dihadapi bangsa Indonesia," ujar Prabowo.
Terlepas dari itu, dia berterima kasih kepada AHY dan petinggi Demokrat lainnya yang telah mengunjunginya. Partai Demokrat yang hadir yakni Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Bendahara Umum, Dewan Kehormatan.
Sedangkan, Prabowo sendiri mengaku didampingi Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, dan tokoh-tokoh partai lainnya. Dia merasa reuni bertemu dengan AHY dan jajaran Demokrat.
Baca juga: TNI Diterjunkan untuk Antisipasi Konflik dan Distribusi Logistik Pemilu
"Banyak rekan-rekan mas Agus ternyata kita kumpul kembali," ucap Prabowo.
Menurut dia, pertemuan ini sudah lama direncanakan. Namun, tertunda karena pandemi covid-19. Akhirnya, Partai Gerindra dan Demokrat sepakat melakukan pertemuan malam ini. Pertemuan mereka cukup lama. Yakni dari pukul 18.56-20.59 WIB.
Prabowo memandang sebagai pimpinan partai politik (parpol) punya tanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang baik dengan partai lain. Maka itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan petinggi Partai Demokrat lainnya karena telah meluangkan waktu bertemu dirinya.
"Saya juga sampaikan tadi salam hormat saya pada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," ucap Prabowo.
Senada dengan AHY, putra presiden ke-6, SBY itu mengaku bahagia bertemu dengan Partai Gerindra. Dia mengaku dijamu dengan baik dan bersahabat sambil bertukar pandangan terkait sejumlah isu.
"Isu global pasca pandemi yang tentunya memiliki dampak di Indonesia. Kami juga berdiskusi tentang berbagai isu kebangsaan, kerakyatan yang di sini banyak sekali kesamaan pandangan," ungkap AHY.
AHY mengaku bersinergi dan kolaborasi yang baik dengan Partai Gerindra. Menurutnya, sudah sekian lama agenda ini dinanti-nantikan.
"Yang jelas kita ingin terus membangun komunikasi baik. Tadi disampaikan beliau (Prabowo) selalu ada ruang bekerja sama apalagi kalau tujuannya menghadirkan solusi baik untuk negeri ini," tutur AHY.
Namun, belum ada penegasan membangun koalisi antar partai politik dari kedua ketua umum tersebut. Menurut mereka masih lama waktu untuk menentukan hal itu. (OL-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved