Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Arman Hanis, S.H,menyampaikan, “Rapimnas adalah kesempatan emas untuk membahas berbagai hal penting bersama-sama.
KETUA Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa di tahun politik ini hendaknya menjadi momentum untuk pemenuhan perlindungan HAM.
Dalam penilaian demokrasi internasional kita mengalami kecacatan salah satunya tentang kebebasan dikemukakan.
"Kami mendorong perubahan (dicabut) substansi revisi UU ini terkait pasal pemilihan gubernur dan dikembalikan pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi warga Jakarta."
Warganet ramai-ramai menolak RUU DKJ lantaran bisa menghapus hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Sehubungan dengan kondisi politik sekarang, maka arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik (The Founders of Republic),
Iwa K, rapper yang menjadi salah satu penampil sekaligus menjadi pengundang dalam acara yang dikelola secara swadaya itu
PARTAI Amanat Nasional (PAN) tetap menginginkan terjadi proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah langsung orang rakyat di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Waketum PAN
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ironis jika Gubernur Jakarta harus dipilih presiden.
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P. Ahmad berencana mengirim surat resmi ke Badan Legislasi DPR RI untuk meminta pertemuan khusus.
NasDem menilai penunjukan Gubernur DKI Jakarta secara langsung oleh presiden disebut sebagai tanda mematikan demokrasi.
Itu hanya akan mengebiri hak politik warga Jakarta dan bertentangan dengan demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak era reformasi.
Mereka berorasi secara bergantian menyampaikan keresahan terhadap kepemimpinan para pemangku kebijakan di Indonesia.
Situasi sekarang ini hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi praktek penyalahgunaan wewenang.
Keputusan KPU tersebut melanggar regulasi dan tidak memahami makna substansial atau mengabaikan regulasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
KPU harus belajar dari penyelenggaraan debat paslon capres-cawapres sebelumnya. Menurutnya, debat Pilpres 2024 harus lebih bisa menguji kapasitas capres/cawapres.
LARANGAN politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus MK.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan revisi UU ITE kali ini semakin memperlihatkan kesewenangan pemerintah dalam ruang demokrasi dan berpendapat. Kebebasan dan perlindungan berpendapat
DRAMA-DRAMA menjelang Pemilu 2024 menguatkan kekhawatiran tentang rentannya (vulnerability) demokrasi di Indonesia.
SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan pernyataan sikap terkait adanya politik dinasti yang terjadi di rezim pemerintahan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved