Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Didit Ratam mengajak Alumni UI dan masyarakat mengawal transparansi proses rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 melalui aplikasi JagaSuara 2024 yang telah dikembangkan oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) bersama koalisi masyarakat sipil.
Pada acara bertajuk “Kolaborasi Menjaga Kualitas Demokrasi” yang dilaksanakan di Sekretariat ILUNI UI, Kampus UI Salemba pada Rabu (24/1), Didit mengajak seluruh Alumni UI dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kualitas demokrasi di Indonesia.
“Kita sebagai bagian dari masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk itu, kami mengajak Alumni UI dan masyarakat mengawal suara di TPS terdekat untuk kita rekapitulasi bersama melalui aplikasi JagaSuara 2024 yang telah dikembangkan oleh NETGRIT yang melibatkan sejumlah Alumni UI. Demokrasi yang maju membangun ruang yang luas terhadap inklusivitas,” ujarnya.
Didit menyatakan sebagai organisasi Iluni UI dan NETGRIT independen dan imparsial pada Pemilu 2024. Dia juga meyakini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Selain untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat, upaya kolaborasi ini, kata Didit, bertujuan untuk meningkatkan literasi politik yang mencerdaskan bangsa.
"Pada kegiatan sebelumnya, Iluni UI juga mendorong inisiatif penggunaan Artificial Intelligent (AI) yang dikembangkan oleh Sabrang MDP (Noe Letto) pada platform chatbot pemimpintar.com yang menfasilitasi ruang diskusi antara pemilih dan kontestan,” jelasnya.
Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay menegaskan pentingnya masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menjaga suara agar tetap murni dari pemungutan suara hingga rekapitulasi nasional. Menurutnya, penting untuk menjangkau seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai langkah check and balance yang dikerjakan secara resmi oleh penyelenggara pemilu.
“Dengan cara itu kita berperan untuk menjaga proses rekapitulasi penghitungan suara yang jujur dan berintegritas. Dan akhirnya kita berharap pemilu kita adalah pemilu yang bermartabat,” ujar Hadar.
Hadar menekankan pentingnya partisipasi dari banyak orang dalam menggunakan aplikasi JagaSuara 2024 yang dikembangkan NETGRIT.
“Mari kita ajak masyarakat untuk gabung, tidak perlu mendaftar. Ini memang bermanfaat. Download aplikasinya, foto, kemudian kirim. Bisa mengirim Formulir C Hasil melalui website juga. Ini terbuka luas untuk semua, dari partai politik yang calegnya punya saksi silakan bergabung gunakan. Sama-sama penting buat kita,” imbuh dia.
Sekretaris Jenderal Iluni UI Ahmad Fitrianto menegaskan para peserta pemilu dan pemangku kepentingan selayknya memberikan garansi kepada masyarakat untuk mengawal kemurnian suara pada Pemilu 2024 yang luber dan jurdil sebagai mandat konstitusi, sehingga menciptakan ruang politik yang sehat.
“Kita juga mengajak rekan-rekan Alumni UI yang berada di paslon capres, para timses yang ada di sana untuk sama-sama punya komitmen menciptakan ruang politik yang sehat. Kita semua dan beberapa caleg yang hadir sudah menandatangani komitmen alumni UI menghadirkan ruang politik sehat di Pemilu 2024,” tutur Ahmad.
Pada kegiatan tersebut, perwakilan dari tim IT dari JagaSuara 2024 Reza Lesmana menjelaskan secara garis besar sistem kerja rekapitulasi suara gotong royong (crowd-sourcing), sumber data yang diambil dari formulir penghitungan suara TPS (formulir C-hasil), jalur entri data, proses verifikasi, dan publikasi. Sehingga data yang ditampilkan ke publik telah melalui proses verifikasi dan validasi. Saat ini aplikasi ini dapat dipergunakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR RI.
Dalam acara tersebut, turut hadir perwakilan timses dari paslon capres, perwakilan Iluni UI Fakultas, Wilayah, dan Chapter, serta caleg-caleg Alumni UI lintas partai politikl. (M-3)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved