Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga iklim demokrasi Indonesia yang sehat. Jangan sampai pemilihan umum (pemilu) membuat semangat itu pudar.
"Kalah dan menang itu urusan nomor dua, tapi yang paling penting adalah kemampuan NasDem bersama masyarakat untuk menjaga berjalannya sistem demokrasi," kata Surya Paloh dalam kampanye terbuka Partai NasDem di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Sumatra Selatan, Rabu, 31 Januari 2024.
Surya Paloh mengatakan Indonesia punya sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Artinya, masyarakat bebas berserikat, berpendapat, dan menentukan pilihan.
"Ini tidak boleh dicampuri, diintervensi, apalagi dihalang-halangi," tegas dia.
Surya Paloh berharap proses demokrasi Indonesia berjalan dengan penuh keadilan. Pasalnya, demokrasi yang sudah diperjuangkan susah payah akan rusak bila terjadi ketidakadilan.
"Kita ingin pemilu yang bersih dan berkeadilan. Maka tugas dan tanggung jawab penyelenggara menjaga pemilu tertib, damai, dan bersih," ujar dia. (Z-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
DEWAN Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nursiah Daud Paloh (NDP) menjamin hewan kurban, sapi maupun kambing dipotong sesuai dengan syariat Islam.
Penyerahan sapi kurban secara simbolis dilakukan di Sekolah Sukma Bangsa Sigi, Jumat (6/6).
Surya Paloh menyerahkan sapi kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh. Hewan itu diterima oleh Ketua DKM Masjid Endra.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved