Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengajuan pertanyaan dari panelis kepada para pasangan calon (paslon) tidak seharusnya diundi.
Terkait jumlah panelis debat belum diputuskan, jumlahnya bisa 6 orang seperti sebelumnya dan bisa juga bertambah.
Hal itu dilakukan agar pesan gagasan dari pasangan calon bisa tersampaikan dengan baik ke publik.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf menilai tidak masalah jika tidak ada kisi-kisi.
Bandung Raya merupakan jantung Jawa Barat.
Jika konsep debat capres-cawapres dilakukan secara "outdoor" maka dunia luar bisa tahu, bahwa alam Indonesia begitu indah. Tidak seperti pada debat pertama yang terkesan sangat monoton.
Pada debat perdana Ma'ruf dinilai kurang mengambil peran dan tidak terlihat dominan. Sikap tersebut, kata Benny, diperlihatkan Ma'ruf karena posisinya sebagai cawapres.
Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh KPU sah-sah saja, asal KPU menyampaikannya dengan baik. Ia mengatakan semua pihak tentu menginginkan kualitas debat yang lebih baik melalui kebijakan yang diambil oleh KPU.
Dengan tidak diberikan kisi-kisi debat juga diharapkan dapat menjawab kekecewaan debat perdana yang hambar.
salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI akan berupaya mengartikulasikan harapan publik sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.
"Kami berharap, soal kisi-kisi dikaji kembali, apakah masih perlu disampaikan terlebih dahulu atau tidak. Itu dapat menjadi catatan bagi KPU serta TKN maupun BPN."
Komisioner KPU 2012--2017 Sigit Pamungkas menganggap debat capres-cawapres 2019 gagal terlaksana secara maksimal.
DEBAT perdana calon presiden dan wakil presiden yang diikuti Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jakarta, Kamis (17/1) malam, telah usai.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi jalannya debat perdana pilpres dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme pada Kamis (17/1).
WACANA pemben-tukan badan le-gislasi nasional yang dilontarkan pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, Kamis (17/1), disambut baik sejumlah kalangan.
DALAM empat debat calon presiden dan calon wakil presiden selanjutnya, baik pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, hendaknya menggunakan data dalam menyampaikan paparan.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB sempat melakukan pemecatan massal terhadap aparatur sipil negara yang terkait tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kata dia Jokowi sebagai petahana harusnya munculkan data tersebut.
Debat tersebut seharusnya berlangsung menarik dan penuh dengan pernyataan yang baru, serta bisa memantik kajian lebih lanjut. Pernyataan kedua paslon yang terkesan normatif, khususnya mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved