Badan Legislasi Nasional Selaraskan Regulasi

WACANA pemben-tukan badan le-gislasi nasional yang dilontarkan pasangan capres-cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, Kamis (17/1), disambut baik sejumlah kalangan.

Badan itu, seperti diungkapkan pasangan tersebut, bertugas menyinkronkan berbagai aturan perundangan yang banyak tum-pang-tindih selama ini.  

Pakar hukum dan tata ­negara Mahfud MD mengapresiasi wacana tersebut. Lebih lanjut, Mahfud menyebut memang harus ada satu dapur untuk menyinkron-kan setiap masalah hukum yang diolah di dapur yang sama.

“Itu bagus, mau ada lembaga yang khusus menangani regulasi,” ujar Mahfud MD, kemarin.

Sebelumnya, Mahfud mengata­kan sinkronisasi aturan dan masalah hukum yang ada dalam satu wadah merupakan hal yang perlu dilakukan.

Gagasan itu, menurut Mahfud, diharapkan dapat menghilangkan tumpang-tindih hukum yang selama ini terjadi di Indonesia karena banyak aturan di tingkat pusat dan daerah yang tidak sejalan.

Ia mengatakan pembenahan hukum di Indonesia butuh gagasan baru. Tidak cukup hanya dengan melakukan upaya ­perbaikan dengan melibatkan pakar.

“Tidak sendiri-sendiri. Seperti sekarang ini kan sendiri-sendiri nih, dapartemen punya, daerah punya. Dapurnya enggak ada, saya kira tumpang-tindih. Jadi, ada gagasan ya, mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi. Itu saya (rasa) bagus,” tegas Mahfud.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam Jhoni Ginting pun mengakui adanya usul untuk membentuk suatu badan yang khusus menangani regulasi.

Hal itu dilakukan untuk menciptakan regulasi yang berkualitas dan tidak bertentangan.

Kajian mendalam
Jhoni mengatakan, jika memang usul itu direalisasikan, akan lebih baik posisinya berada di bawah lingkungan Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet yang langsung berada di bawah arahan presiden.

“Sehingga nantinya memiliki dukungan politik yang kuat dan memiliki kemampuan koordinasi yang baik,” kata Jhoni melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Meskipun demikian, Jhoni mengatakan untuk membentuk lembaga baru butuh kajian secara mendalam dari aspek sosiologi, hukum, dan politik.

Selain itu, harus dikaji pula sejauh mana kewenangan yang dimiliki.

“Apakah direncanakan untuk semua bentuk perundang-undangan, dari undang-undang, peraturan pemerintah, ­peraturan presiden, peraturan menteri, hingga perda, atau hanya secara parsial,” kata Jhoni.

Lebih lanjut, Jhoni menilai masalah hyperregulated tidak hanya terkait dengan jumlah regulasi, tapi juga dengan permasalahan di tingkat pelaksana lokal atau daerah dalam penyusunan ­regulasi tersebut.

Jika di kemudian hari wacana pembentukan lembaga baru direalisasikan, Jhoni mewanti-wanti perihal biaya birokrasi baru yang mengikat lembaga tersebut.

Ia mengatakan bisa jadi fungsi organisasi dan biaya yang telah dikeluarkan nantinya tidak ­sesuai dengan target yang ditetapkan.

Di samping itu, Jhoni menilai, jika nantinya pusat legislasi nasional belum menemui titik terang, akan lebih baik jika dilakukan penguatan sumber daya manusia yang bertugas merancang peraturan perundang-undangan. (Ins/Faj/X-6)