Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Prabowo dianggap telah menyerang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia lewat pernyataannya yang dinilai menyinggung harga diri dan muruah Partai Demokrat.
Perwakilan kader Demokrat Jabar, Yan Rizal, mengakui di kalangan akar rumput Partai Demokrat, banyak kader yang tersinggung pernyataan Prabowo tersebut. Mereka, kata Yan Rizal, merasa sakit hati atas pernyataan Prabowo.
“Kami merasa Pak SBY tidak dihargai karena selama 10 tahun memimpin, ikut membangun Indonesia, tapi ini malah disalah-salahin,” ungkap Yan Rizal saat konferensi pers, kemarin.
Sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat di Jabar, dia pun mengaku perlu angkat bicara untuk menjaga harga diri dan muruah partai. Pihaknya tidak menginginkan, SBY yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia malah disalahkan.
“Kalau belum sempurna, kami juga sadar. Tapi kalau disalahkan, kami tidak terima. Kami kader militan meminta DPP menjaga muruah Partai Demokrat dan jangan diam saja ketika kader terbaik disalah-salahkan,” ujar Yan Rizal dengan nada kecewa.
Oleh karenanya, Sekretaris Biro Pertahanan DPP Partai Demokrat itu menuntut Prabowo memberikan klarifikasi terbuka atas pernyataannya itu. Dia menekankan, klarifikasi terbuka harus dilakukan karena Prabowo pun menyampaikan pernyataannya dalam forum terbuka yang ditonton jutaan rakyat Indonesia.
“Kami meminta Prabowo menjelaskan maksud dan tujuannya menyalahkan SBY secara terbuka. Kami minta penjelasan Prabowo jika menganggap kepemimpinan SBY salah, salahnya di mana?”
Di sisi lain, ratusan tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bandung yang masuk wilayah rawan banjir akan dipindahkan lokasinya. Hal itu dilakukan jika pada 17 April 2019 nanti air masih merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung.
Divisi Teknis KPU Jawa Barat, Endun Abdul Haq, mengatakan terdapat 137 TPS dari empat kecamatan, di antaranya Baleendah dan Dayeuhkokot, telah dipetakan untuk dipindahkan. Pasalnya, lokasi TPS tersebut saat ini masih terendam banjir. (EM/P-1)
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Profil lengkap Franky Widjaja, nakhoda Sinar Mas Group, pengaruh bisnisnya terhadap IHSG, dan hasil pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo di Hambalang.
Bertemu lima naga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan investasi harus berdampak nyata, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat UMKM.
Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog 4,5 jam dengan lima pengusaha nasional di Hambalang. Pertemuan membahas sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk percepatan pembangunan ekonomi.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved