Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGUATAN informasi di media sekaligus penggalangan opini publik dalam upaya pemenangan Partai Golkar di 2024 menjadi tugas utama dari Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar.
Untuk itu, Bidang MPO Partai Golkar di seluruh Indonesia perlu bersinergi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan kinerja dan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto melalui platform-platform komunikasi digital.
Demikian mengemuka dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Bidang MPO Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (18/12).
Rakornas Bidang MPO Partai Golkar yang dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa serta Ketua DPP Partai Golkar Bidang MPO Meutya Hafid itu juga dihadiri 34 perwakilan Bidang MPO tingkat provinsi seluruh Indonesia.
"Kita semua yang hadir dalam Rakornas MPO ini adalah representasi Partai Golkar yang harus bersinergi dari pusat hingga ke daerah. Kita harus kerja keras memenangkan Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024,” kata Nurul Arifin dalam arahannya kepada peserta Rakornas MPO Partai Golkar.
Nurul Arifin mengatakan Rakornas MPO Partai Golkar adalah amanat dari Rapimnas Partai Golkar 2019 untuk mensosialisasi dan memviralkan kerja positif partai dan kerja-kerja Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua KCP-PEN.
"Melalui MPO di daerah, kita juga bisa memproduksi berita dan menampilkan tokoh-tokoh Golkar daerah. Sehingga informasi tidak satu arah saja yakni dari pusat, tapi dari daerah juga bisa naik kepermukaan," katanya.
Nurul Arifin berharap, tokoh-tokoh lokal di daerah juga bisa mengangkat kerja-kerja partai. Sehingga pemberitaan Partai Golkar di daerah terus 'bunyi' dan menjalankan mesin partai dengan baik.
"Di zaman digital maka semua komunikasi dan informasi dapat mudah diakses maka jangan sampai kita ketinggalan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Bidang MPO Meutya Hafid mengatakan Bidang MPO Partai Golkar akan memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pemenangan Partai Golkar di Pileg, Pilkada dan Pilpres 2024.
"Kita paham betul Rakornas ini penugasannya adalah penggalangan opini, artinya MPO harus menjadi ujung tombak pemenangan Partai Golkar yang sudah menjadi amanah dalam Rapimnas Partai Golkar terkait sosialisasi kerja-kerja Partai Golkar dan kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk Indonesia," jelasnya.
Meutya Hafid juga berharap MPO Partai Golkar di tingkat provinsi untuk bisa mengaktifkan channel-channel media sosial dari semua platform yang ada.
“Kita memantau semua akun-akun media sosial Golkar di tingkat DPD I dan II, agar semua akun tersebut secara aktif mempromosikan kerja-kerja positif Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Golkar,” katanya.
Sementara itu, dalam laporannya pada Rakornas, Bidang MPO tingkat provinsi mayoritas menyampaikan terus melakukan penguatan informasi terkait kerja partai melalui platform media-media sosial dan media luar ruang yang ada di daerah.
“Kami di daerah membangun komunitas media sosial, melalui komunitas ini diharapkan masyarakat merasa menjadi sahabat dari Partai Golkar sekaligus menginformasikan bahwa Golkar sudah memiliki capres di 2024 yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto,” kata Wakil Ketua Bidang MPO Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Lili Irianti Mala.
Lain halnya dengan Bidang MPO Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan yang terus bergerak menggalang opini melalui pembuatan e-flyer, video promosi, artikel di media, video story di media sosial yang narasinya menyuarakan citra positif Partai Golkar kepada publik.
Sementara itu, Bidang MPO Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara mendorong transformasi dan digitalisasi informasi desa dimana digitilasisasi media informasi pedesaan satu pintu ini untuk masyarakat pedesaan.
“Kami mendorong penguatan informasi terkait reputasi Pak Airlangga Hartarto dan kerja Partai Golkar sampai ke tingkat masyarakat desa melalui website dan media cetak di setiap desa,” kata delegasi MPO Provinsi Sumatera Utara, Asriafin Soekarman.
Selain membahas strategi penggalangan opini, dalam Rakornas ini juga dihadirkan Hasan Nasbi (Komisaris Utama Cyrus Network), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia), Dimas Oky Nugroho (Akar Rumput Strategic Consulting) & Noudhy Valdryno (Public Policy Manager Indonesia & Timor Leste of META), untuk memberikan pembekalan kepada para peserta Rakornas. (RO/OL-09)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah politik yang wajar dalam menjaga stabilitas nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved