KPK Nilai Kedua Pasangan Calon Kurang Inovatif

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi jalannya debat perdana pilpres dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme pada Kamis (17/1).

Saut menyatakan debat tersebut se­­harusnya berlangsung menarik dan penuh dengan pernyataan yang baru, serta bisa memantik kajian lebih lanjut. Ia juga menyoroti pernyataan kedua paslon yang terkesan normatif, khususnya mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Masih normatif, ya, kurang inovatif. Penegakan hukum itu soal law and order. Bukan berarti kita tidak punya law, tapi ordernya harus nendang,” kata Saut melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Saut juga menegaskan kedua pas­lon sebaiknya lebih mengedepankan upaya konkret dalam penegakan hu­­kum, terutama mengenai pemberantasan korupsi yang telah diatur dalam UU Tipikor.

Meski demikian, ia menilai aturan yang mengatur harusnya dibarengi dengan upaya yang serius dan konkret.

“Sejak tahun 1971 kita punya UU Tipikor, tapi ordernya yang ku­­­rang nendang, sehingga law enfor­cement jadi bahan pergunjingan sam­pai hari ini,” tandas Saut.

Maka dari itu, Saut mengatakan debat harusnya menjadi kesempat­an bagi kedua paslon mampu mengha­dirkan upaya konkret tersebut untuk memberantas korupsi.

Seharusnya, kata Saut, ada usulan baru dan ino­vatif.
“Nah, dalam debat ‘bagaimana­nya’ dan indikatornya itu terkesan masih ragu-ragu dalam berinovasi,” kata Saut.

Minim data
Deputi Direktur Eksternal PARA Syn­dicate Jusuf Suroso menyayangkan kedua pasangan capres-cawapres sangat minim menyajikan data pada setiap argumentasi yang disampaikan dalam debat capres pertama ten­tang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Seharusnya perdebatan kemarin, argumentasinya disertai data-data yang valid,” kata Jusuf dalam diskusi berjudul  Bedah Visi Misi Capres dan Telaah Debat Capres Pertama yang diselenggarakan PARA Syndicate di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pasangan calon no­mor 02 Prabowo-Sandiaga tidak menyajikan data dalam menyampaikan argumentasinya.

Saat Prabowo menyatakan akan mencegah korupsi dengan menaikkan gaji penyelenggara negara, Pra­bowo tidak menjelaskan seperti apa atau seberapa besar kenaikan gaji yang dapat mencegah penyelenggara negara tidak melakukan korupsi.

Selain Prabowo, capres Jokowi se­­laku petahana juga tidak memunculkan data dalam debat tersebut. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB sempat melakukan pemecatan massal terhadap aparatur sipil negara yang terkait tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Wakil Presiden Ju­­suf Kalla menyarankan kepada KPU untuk tidak terlalu banyak mem­berikan bocoran soal kepada tim sukses setiap pasangan capres-cawapres di sisa pelaksanaan empat debat ke depan.

“Jangan terlalu banyak bocoran soal. Bolehlah arahnya apa, tapi ja­­ngan terlalu (banyak bocoran) su­­paya lebih memberikan impact leadership,” kata Wapres JK seusai me­nyaksikan nonton bareng debat capres-cawapres di kediaman dinasnya Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Di sisi lain, KPU RI akan meng­evaluasi penyelenggaraan debat ca­pres pertama, Senin (21/1) pekan depan berdasarkan masukan dari masyarakat. (Ths/Nrj/Put/Pol/Fer/Ant/P-3)