KPU Pertimbangkan Ada Pertanyaan Pendalaman Dari Panelis DI Debat Kedua

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan adanya pertanyaan pendalaman dari panelis saat debat capres dan cawapres kedua Pilpres 2019 pada 17 Februari 2019 mendatang.

Hal itu dimungkinkan setelah adanya rapat evaluasi oleh internal KPU.

“Dimungkinkan. Dengan format dan mekanisme debat maka sebenarnya jika pun tetap moderator, dimungkinkan moderator untuk lebih mendinamisir lalu lintas perdebatan,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan ditemui usai acara diskusi di kawasan Setia Budi, Jakarta, Minggu (20/1).

KPU juga telah mengantongi daftar nama panelis untuk debat kedua yang bertema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.

Namun terkait jumlah panelis debat belum diputuskan, jumlahnya bisa 6 orang seperti sebelumnya dan bisa juga bertambah, tergantung pada tema debat

"Kita sudah punya pilihan pakar-pakar yang dipertimbangkan dalam debat kedua sebagai panelis," jelasnya.

Wahyu mengatakan seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama.

Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

Salah satu format yang akan diubah ialah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon.

Baca juga : Evaluasi Debat Pilpres 2019, KPU Soroti Durasi dan Jumlah Penonton

Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

Ia mengatakan KPU menerima kritik dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan debat. Sebab, kata Wahyu, masyarakat dapat memperoleh gambaran kapabilitas kedua pasangan calon dalam mengelola negara bila terpilih.

Pun demikian, ia meminta masyarakat bisa membedakan bentuk kritik yang bisa disampaikan ke KPU.

Menurutnya, masyarakat harus bisa memahami, KPU merupakan penyelenggara Pemilu, bukan kontestan.

"Jika masyarakat menginginkan para paslon untuk bisa lebih baik menjelaskan isu-isu utama dalam acara debat berikutnya sampaikanlah kepada tim kampanye kedua paslon," ujarnya.

"Sebenarnya yang dikritik itu KPU atau performa paslon? Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya paslon dirasa/dipandang belum mampu menjelaskan isu-isu utama, itu kan bukan salah KPU," tandas Wahyu. (OL-8)