Mantan Komisioner KPU: Perubahan Konsep Debat Hal yang Lumrah

MANTAN Komisioner KPU Sri Nuryanti mengatakan perubahan konsep debat menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh KPU. Dari masa ke masa, perubahan itu pernah terjadi untuk perbaikan ke depannya.

Sri mengambil contoh ketika Pemilu 2009. Ketika itu, moderator yang ditunjuk adalah dari kalangan akademisi atau seorang rektor. Pada akhirnya, kebijakan tersebut tidak menyenangkan semua pihak.

"Karena tidak mengalir begitu," kata Sri ketika ditemui di sela-sela diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

Lalu, pada Pemilu 2014 baru kemudian KPU memutuskan memberikan kisi-kisi terlebih dahulu, tetapi ternyata tidak sesuai harapan.

"Salah satu penyebab debat itu kurang greget," kata Sri.

Maka dari itu, ia menilai perubahan kebijakan yang dilakukan oleh KPU sah-sah saja, asal KPU menyampaikannya dengan baik. Ia mengatakan semua pihak tentu menginginkan kualitas debat yang lebih baik melalui kebijakan yang diambil oleh KPU.

"Sehingga dengan perubahan konsep, hal-hal yang substansial, policy, dan tujuan membawa arah bangsa ke mana tentu bisa lebih disampaikan lebih dalam oleh kedua paslon," kata Sri.

Lebih lanjut, Sri mengatakan kedua paslon sebaiknya bisa beradaptasi dengan berbagai konsep debat. Entah itu akan diberi kisi-kisi atau tidak, seharusnya bisa mengemukakan hal-hal yang baru dan bersifat teknis.

Sri juga mengatakan debat adalah sarana yang harus dimaksimalkan oleh para paslon. Maka dari itu, harus disampaikan dengan baik dan konkret.

"Debat adalah sarana untuk winning the heart of the people. Diharapkan dapat dimaksimalkan dengan pendalaman materi dan policy, bukan hal yang wasting time dan di luar substansial," kata Sri. (OL-4)