Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Terbitnya Perpres No 132/2024 telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
BPDPKS dan SPKS mendorong perluasan pemasaran produk UMKM berbasis kelapa sawit termasuk di destinasi wisata seperti Labuan Bajo.
Banyaknya campur tangan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi sebab program itu berjalan lambat.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
PEMERINTAH memutuskan untuk menambah divisi pengelolaan dana kakao dan kelapa di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang telah berjalan hingga tahun ini memberikan mandat bagi pemerintah untuk melakukan serangkaian upaya perbaikan tata kelola.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dengan dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) gelar pelatihan panen dan pascapanen
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya peran kelapa sawit bagi kehidupan manusia.
Keberadaan BPDPKS sebenarnya dapat menjadi mesin waktu bagi petani kelapa sawit menuju produktivitas tinggi dan tercapainya hilirisasi.
Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman mengungkapkan, produksi kelapa sawit Indonesia diprediksi bakal menurun signifikan tanpa adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Acara itu digelar untuk memperkenalkan sawit dan berbagai manfaatnya kepada generasi muda. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat memahami betapa pentingnya peran sektor tersebut
Kejagung tengah menelisik dugaan kasus korupsi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kapuspenkum Ketut mengatakan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada 2015-2022.
Masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektare PSR baru di tahun 2023.
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman memastikan bakal membayar utang terkait rafaksi minyak goreng kepada produsen.
BPDPKS terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha kelapa sawit akan pentingnya komoditas tersebut.
Pembuatan film dilatarbelakangi kenyataan kehadiran desa transmigrasi sawit mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Saat ini BPDPKS masih menunggu regulasi untuk penyaluran dananya.
Pembangunan pabrik minyak makan merah di Sumatra yang sebelumnya dijanjikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan rampung pada Januari 2023 mengalami keterlambatan.
Hal itu diungkapkan BPDPKS, yang melihat sektor perkebunan kelapa sawit masih berkontribusi besar terhadap PDB nasional, meski sempat terdampak pandemi covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved