Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa pihaknya akan membiayai pembangunan pabrik minyak makan merah. Namun, saat ini BPDPKS masih menunggu regulasi untuk penyaluran dananya.
"Saya sudah berjumpa dengan Pak Menteri Koperasi. Jadi prinsipnya BPDPKS ditugaskan mendanai pembangunan pabrik minyak makan merah. Saat ini sedang disiapkan regulasinya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (2/3).
Baca juga: Pilot Project Pabrik Minyak Makan Merah Belum Juga Rampung
Lebih lanjut, Eddy menambahkan bahwa pembangunan pabrik minyak makan merah akan dilakukan di Sumatera Utara. Untuk piloting, akan dibangun 3 pabrik minyak makan merah.
"Tadi Pak Teten mengatakan piloting kan sudah ada 3. Nanti regulasinya diatur Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, tapi kalau ini akan ditambah ke daerah lain akan diatur melalui Peraturan Presiden. Lagi disiapkan," kata Eddy.
Terkait berapa anggaran yang disiapkan, dia mengatakan masih belum diputuskan karena menunggu regulasi yang ada. Namun, dia memastikan bahwa piloting pabrik minyak makan merah akan dibiayai oleh BPDPKS.
"Anggaran masih belum diputuskan sampai sekarang, kita masih tunggu regulasinya. Ini untuk pembangunan pabriknya termasuk piloting tadi. Ada 3 di Sumatera Utada. Nanti itu kan dibangun oleh PTPN III dalam hal ini PPKS. Nanti itu dikelola koperasi dan pendanaan pembangunan pabriknya oleh BPDPKS. Masih dalam tahapan," tandasnya. (OL-17)
Terbitnya Perpres No 132/2024 telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
BPDPKS dan SPKS mendorong perluasan pemasaran produk UMKM berbasis kelapa sawit termasuk di destinasi wisata seperti Labuan Bajo.
Banyaknya campur tangan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi sebab program itu berjalan lambat.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
PEMERINTAH memutuskan untuk menambah divisi pengelolaan dana kakao dan kelapa di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Revisi Permen LHK 5-2021 diperlukan agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan limbah sawit untuk diaplikasikan ke lahan perkebunan.
PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra), menandatangani kontrak kerja sama dengan PT AGPA Refinery Complex (ARC) membangun fasilitas penyulingan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
KOMISARIS Utama Holding Perkebunan Nusantara Zulkifli Zaini memberikan apresiasi kepada manajemen PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) pada closing meeting
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman memastikan bakal membayar utang terkait rafaksi minyak goreng kepada produsen.
Pemkab Batubara, Sumut, menyegel pabrik kelapa sawit karena melanggar aturan lingkungan hidup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved