Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah bakal memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong geliat dan produktivitas tiga komoditas perkebunan lainnya sehingga tidak tertinggal jauh dari kelapa sawit.
“Di Sumatra, Kalimantan itu penggerak ekonominya kebun. Oleh karena itu kemarin kebun kita dorong juga. Industri kakao kita dongkrak kembali. Makanya BPDPKS akan kita konversi menjadi BPDP, pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujar Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7).
Baca juga : Pengelolaan Dana Kakao dan Kelapa ke BPDPKS Dinilai akan Ganggu Program Strategis Nasional Kelapa Sawit
Dia menambahkan, konversi BPDPKS menjadi BPDP juga telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dari pembahasan tersebut, pemerintah menyadari pentingnya mendorong industri perkebunan dalam negeri.
Konversi BPDPKS menjadi BPDP juga diharapkan bisa memacu produktivitas sektor perkebunan agar tak tertinggal jauh dari geliat industri kelapa sawit. Airlangga mengatakan, jika peranan BPDKS telah dikonversi, Indonesia akan mendapatkan peluang baru dari sektor perkebunan untuk meingkatkan perekonomian.
“Kakao itu kan kebunnya 800 ribu hektare pada saat puncak. Tetapi saat sekarang di bawah 200 ribu hektare. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit. Padahal kan ini genre-nya sama. Nah oleh karena itu BPDP kita akan tugaskan juga untuk revitalisasi kakao, revitalisasi karet, dan juga kelapa,” jelasnya.
Kelapa ini kan di Thailand sudah ada bibitnya untuk yang pohonnya pendek. Sehingga untuk panennya lebih mudah. Hampir mirip dengan panen kelapa sawit pake dodos aja dia sudah bisa panen. Sedangkan untuk industri makanan minuman, dari kelapa, aren, dan yang lain kan sangat diperlukan,” pungkas Airlangga. (Z-11)
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Terbitnya Perpres No 132/2024 telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
BPDPKS dan SPKS mendorong perluasan pemasaran produk UMKM berbasis kelapa sawit termasuk di destinasi wisata seperti Labuan Bajo.
Banyaknya campur tangan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi sebab program itu berjalan lambat.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved