Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah bakal memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong geliat dan produktivitas tiga komoditas perkebunan lainnya sehingga tidak tertinggal jauh dari kelapa sawit.
“Di Sumatra, Kalimantan itu penggerak ekonominya kebun. Oleh karena itu kemarin kebun kita dorong juga. Industri kakao kita dongkrak kembali. Makanya BPDPKS akan kita konversi menjadi BPDP, pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujar Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7).
Baca juga : Pengelolaan Dana Kakao dan Kelapa ke BPDPKS Dinilai akan Ganggu Program Strategis Nasional Kelapa Sawit
Dia menambahkan, konversi BPDPKS menjadi BPDP juga telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dari pembahasan tersebut, pemerintah menyadari pentingnya mendorong industri perkebunan dalam negeri.
Konversi BPDPKS menjadi BPDP juga diharapkan bisa memacu produktivitas sektor perkebunan agar tak tertinggal jauh dari geliat industri kelapa sawit. Airlangga mengatakan, jika peranan BPDKS telah dikonversi, Indonesia akan mendapatkan peluang baru dari sektor perkebunan untuk meingkatkan perekonomian.
“Kakao itu kan kebunnya 800 ribu hektare pada saat puncak. Tetapi saat sekarang di bawah 200 ribu hektare. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit. Padahal kan ini genre-nya sama. Nah oleh karena itu BPDP kita akan tugaskan juga untuk revitalisasi kakao, revitalisasi karet, dan juga kelapa,” jelasnya.
Kelapa ini kan di Thailand sudah ada bibitnya untuk yang pohonnya pendek. Sehingga untuk panennya lebih mudah. Hampir mirip dengan panen kelapa sawit pake dodos aja dia sudah bisa panen. Sedangkan untuk industri makanan minuman, dari kelapa, aren, dan yang lain kan sangat diperlukan,” pungkas Airlangga. (Z-11)
Terbitnya Perpres No 132/2024 telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
BPDPKS dan SPKS mendorong perluasan pemasaran produk UMKM berbasis kelapa sawit termasuk di destinasi wisata seperti Labuan Bajo.
Banyaknya campur tangan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi sebab program itu berjalan lambat.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
PEMERINTAH memutuskan untuk menambah divisi pengelolaan dana kakao dan kelapa di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved