Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pemerintah bakal memperluas peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong geliat dan produktivitas tiga komoditas perkebunan lainnya sehingga tidak tertinggal jauh dari kelapa sawit.
“Di Sumatra, Kalimantan itu penggerak ekonominya kebun. Oleh karena itu kemarin kebun kita dorong juga. Industri kakao kita dongkrak kembali. Makanya BPDPKS akan kita konversi menjadi BPDP, pembiayaan perkebunan, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” ujar Airlangga Hartarto kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7).
Baca juga : Pengelolaan Dana Kakao dan Kelapa ke BPDPKS Dinilai akan Ganggu Program Strategis Nasional Kelapa Sawit
Dia menambahkan, konversi BPDPKS menjadi BPDP juga telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dari pembahasan tersebut, pemerintah menyadari pentingnya mendorong industri perkebunan dalam negeri.
Konversi BPDPKS menjadi BPDP juga diharapkan bisa memacu produktivitas sektor perkebunan agar tak tertinggal jauh dari geliat industri kelapa sawit. Airlangga mengatakan, jika peranan BPDKS telah dikonversi, Indonesia akan mendapatkan peluang baru dari sektor perkebunan untuk meingkatkan perekonomian.
“Kakao itu kan kebunnya 800 ribu hektare pada saat puncak. Tetapi saat sekarang di bawah 200 ribu hektare. Sehingga pada saat industri kita bangun malah kurang bahan baku. Jadi kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit. Padahal kan ini genre-nya sama. Nah oleh karena itu BPDP kita akan tugaskan juga untuk revitalisasi kakao, revitalisasi karet, dan juga kelapa,” jelasnya.
Kelapa ini kan di Thailand sudah ada bibitnya untuk yang pohonnya pendek. Sehingga untuk panennya lebih mudah. Hampir mirip dengan panen kelapa sawit pake dodos aja dia sudah bisa panen. Sedangkan untuk industri makanan minuman, dari kelapa, aren, dan yang lain kan sangat diperlukan,” pungkas Airlangga. (Z-11)
Terbitnya Perpres No 132/2024 telah menimbulkan keresahan bagi petani sawit yang sedang mengajukan pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
BPDPKS dan SPKS mendorong perluasan pemasaran produk UMKM berbasis kelapa sawit termasuk di destinasi wisata seperti Labuan Bajo.
Banyaknya campur tangan dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi sebab program itu berjalan lambat.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
PEMERINTAH memutuskan untuk menambah divisi pengelolaan dana kakao dan kelapa di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang terjadi pada Kamis, (15/5), di Desa Kaligedang, Bondowoso, Jawa Timur.
BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PTPN I Regional 2. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program strategis Tanam Sejuta Pohon.
Di Kabupaten Batang, kopi tidak sekedar kenikmatan sajian minuman khas tetapi kini telah berkembang menjadi sebuah wahana wisata yang menarik perhatian pelancong.
Proyek ini juga mencakup pengembangan ekosistem perkebunan kelapa organik seluas 20 ribu hektare.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyoroti ketidakjelasan manfaat nilai karbon yang diterima oleh daerah. Masih ada kebingungan mengenai realisasi dana karbon bagi daerah,
Pada 2024, sebanyak 331 mahasiswa ITSI berhasil menyelesaikan studi. Dari jumlah tersebut, 53 lulusan telah diterima bekerja di perusahaan perkebunan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved