Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, produksi kelapa sawit Indonesia diprediksi bakal menurun signifikan tanpa adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Karenanya, pelaksanaan program tersebut perlu untuk dijaga dan terus diperkuat.
“Program PSR tidak boleh diabaikan. Tanpa program ini, produktivitas perkebunan kelapa sawit diproyeksikan akan menurun secara serius. Penurunan produksi ini berpotensi merugikan industri minyak kelapa sawit,” ujarnya dalam International Palm Oil Conference (IPOC) ke-19 di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).
Pada tahun 2025, kata Eddy, diperkirakan produksi CPO (Crude Palm Oil) hanya akan mencapai sekitar 44 juta metrik ton. Hal itu menekankan peran penting program PSR dalam menjaga keberlanjutan industri tersebut.
Baca juga: Kejagung Selisik Dugaan Korupsi di BPDP Kelapa Sawit, Geledah Sejumlah Lokasi
Program PSR disebut telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dana sebesar Rp8,5 triliun telah didistribusikan ke lebih dari 306.000 hektare lahan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 134.000 petani kecil.
Keberlanjutan program ini menjadi hal yang mendesak. Selain mendorong peningkatan produksi CPO dalam negeri, tujuan utama PSR adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, sambil memanfaatkan sekitar 2 juta hektare lahan perkebunan yang potensial.
Baca juga: SK Datin KLHK Berpotensi Rugikan Pelaku Usaha Sawit
Kinerja program PSR ini patut diakui, dengan lebih dari 200.000 hektare sudah ditanam kembali dan lebih dari 100.000 hektare dalam proses pembersihan lahan.
“Dana sebesar Rp30 juta per hektare telah membantu petani selama proses penanaman kembali. Program ini tidak hanya mengatasi kesenjangan finansial, tapi juga mempermudah akses petani ke pasar,” terang Eddy.
Namun meski PSR dianggap telah membawa dampak ekonomi yang positif, masih terdapat tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan finansial antara distribusi dana penanaman kembali dan fase produksi, yang membuat petani kecil enggan berpartisipasi.
“Tantangan lainnya termasuk perlunya revitalisasi infrastruktur, fluktuasi biaya pupuk dan pestisida, kelangkaan bibit legitim, dan kurangnya pengetahuan dalam praktik pertanian yang baik. Masalah waktu pengiriman dan komitmen juga menghambat kesuksesan program,” jelas Eddy.
Adapun program Peremajaan merupakan salah satu Program Strategis Nasional Indonesia sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit mandiri atau pekebun rakyat, yang saat ini rata-rata menghasilkan 18-20 ton per hektare per tahun dengan produksi sampai umur tanaman melebihi 25 tahun. Pendapatan yang diterima setiap petani program PSR mencapai Rp4 juta per bulan.
Sementara tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit dari program peremajaan yang telah ditanam selama 5 tahun mampu menghasilkan 22-23 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun. (Mir/Z-7)
INDUSTRI minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan.
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
MINYAK kelapa sawit mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini.
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia
Dinas DLH DKI memerintahkan PT BKP harus memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
Kejagung tengah menelisik dugaan kasus korupsi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kapuspenkum Ketut mengatakan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada 2015-2022.
Hal itu diungkapkan BPDPKS, yang melihat sektor perkebunan kelapa sawit masih berkontribusi besar terhadap PDB nasional, meski sempat terdampak pandemi covid-19.
Pembangunan pabrik minyak makan merah di Sumatra yang sebelumnya dijanjikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan rampung pada Januari 2023 mengalami keterlambatan.
Saat ini BPDPKS masih menunggu regulasi untuk penyaluran dananya.
Pembuatan film dilatarbelakangi kenyataan kehadiran desa transmigrasi sawit mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
BPDPKS terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha kelapa sawit akan pentingnya komoditas tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved