Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Ida memastikan mereka yang menerima subsidi ini bukan ASN, TNI, Polri atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja dan lainnya.
DPRD Jawa Timur minta agar pemerintah mendata ulang kembali keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung Tunai (BLT) yang akan dikeluarkan pasca kenaikan harga BBM.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
KEBIJAKAN pemerintah untuk memberikan bantalan sosial bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, harus dipastikan tepat sasaran.
PEMKAB Lamongan, Jawa Timur masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Pemerintah Pusat terkait rencana penyaluran bantuan sosial kompensasi penaikkan bahan bakar minyak (BBM).
Presiden telah menggelontorkan tambahan anggaran bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai pengalihan beban biaya subsidi BBM
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, proses penyaluran di Jawa Barat sudah dilakukan per 1 September 2022.
Yoga menegaskan perlu mekanisme khusus agar subsidi tepat sasaran dan tepat waktu.
Cleansing data dilakukan secara rutin seiring dengan perubahan status Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena tiap menit selalu ada perubahan.
Bantalan sosial itu terdiri atas tiga skema. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga.
Masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id.
Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Netty, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi.
MANTAN Menristek Bambang Brodjonegoro menilai sistem bantuan sosial (bansos) yang langsung dan tepat sasaran, dinilai lebih relevan ketimbang memberikan subsidi BBM .
PRESIDEN Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo dijadwalkan mengawali kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat, (2/1)
Menurut Lestari, beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut transparansi
Bansos tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.
Dia meminta pemerintah untuk memiliki ketegasan dan segera memutuskan kebijakan terkait BBM. Dia merasa tidak perlu semua menteri ikut berbicara terkait kebijakan ini.
Tambahan Bansos diberikan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan di tengah gejolak harga kebutuhan pokok
DINAS Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum menerima edaran penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bentuk rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Diketahui permerintah telah meluncurkan bansos tambahan sebagai upaya pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved