Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta masyarakat di daerahnya untuk memanfaatkan secara proporsional dana bantuan bantalan sosial yang disalurkan pemerintah pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana bantuan sebagai bantalan sosial tambahan yang nilainya sangat besar dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi.
Di Sumsel, selama dua pekan terakhir yang terhitung mulai sejak Senin (5/9), pemerintah telah merampungkan penyaluran dua bentuk bantuan bantalan sosial secara serentak untuk seluruh warga yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) penyesuaian harga BBM subsidi senilai Rp300 ribu, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT) reguler senilai Rp200 ribu untuk bulan September-Oktober.
Selanjutnya, penyaluran bantuan termin kedua diproyeksikan berlangsung pada November-Desember dengan besaran nilai yang sama. Dua bantuan itu disalurkan melalui PT Pos Indonesia dalam pengawasan petugas Dinas Sosial provinsi-kabupaten/kota kepada sebanyak 473.366 orang KPM di 17 Kabupaten/Kota, atau per orang total menerima senilai Rp500 ribu.
"Negara sudah menjalankan keharusannya mengatasi kondisi saat ini menggunakan APBN yang nilainya sangat besar, jadi jangan sampai pemanfaatannya malah mubazir atau tidak proporsional," kata Mirwansyah.
Adapun rincinya jumlah KPM di Sumsel penerima dana bantuan itu antara lain, Kabupaten Banyuasin sebanyak 46.714 orang penerima, Empat Lawang 14.495 orang, Lahat sebanyak 29.081 orang, Muara Enim sebanyak 44.717 orang, Musi Banyuasin 35.156 orang, Musi Rawas 35.941 orang.
Kabupaten Musi Rawas Utara 9.466 orang, Ogan Ilir 38.313 orang, Ogan Komering Ilir 43.398 orang, Ogan Komering Ulu 23.165 orang, Ogan Komering Ulu Selatan 28.254 orang, Ogan Komering Ulu Timur 32.948 orang, Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 8.883 orang.
Kemudian, Kota Lubuk Linggau sebanyak 14.517 orang, Pagar Alam sebanyak 6.244, Palembang sebanyak 52.443 orang, dan Prabumulih sebanyak 8.631 orang KPM.
"Nantinya juga ada bantuan bantalan sosial tambahan yang ditargetkan menyasar sebanyak 304.803 jiwa warga Sumsel dari berbagai profesi pekerjaan yang terdampak, dana ini akan bersumber dari pemanfaatan DAU dan DBH sebesar 2 persen," jelasnya.
Mirwansyah berharap, warga setiap kategori penerima dana bantuan bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, misalnya seperti belanja makanan, jajan anak sekolah dan hindari belanja di luar kebutuhan itu menggunakan dana bantuan.
Dalam kondisi negara yang sedang prihatin saat ini akibat dampak ketidakpastian ekonomi global, lanjutnya, pemerintah secara khusus berharap kepada masyarakat untuk mulai belajar menerapkan gaya atau pola hidup hemat. "Di tingkat keluarga pola hidup hemat itu dipegang oleh orang tua lalu menurun ke anak dan lingkungan sekitar," kata dia. (OL-15)
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved