Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Merespon hal tersebut, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa subsidi by product seperti subsidi BBM saat ini memiliki potensi besar terjadinya salah salah sasaran.
"Sekitar 40 persen dari total subsidi itu salah sasaran. Nah, kalau by target itu bisa lebih tepat sasaran pada orang yang memang terkait. Hanya masalahnya harus ada data yang valid," jelas Fahmy saat dihubungi pada Jumat (1/11).
Data valid yang dimaksud oleh Fahmy antara lain harus ada kriteria siapa yang berhak memperoleh subsidi tersebut. Kemudian, ia pun menekankan bahwa data BLT yang ada saat ini tidak bisa menjadi acuan apabila pemerintah ingin menghapus subsidi BBM menjadi transfer BLT.
"BLT yang sudah dibahagikan selama ini, itu kan lebih untuk orang-orang miskin dan rangka sebagai bantalan sosial. Untuk membantu mereka tadi, usaha untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, kalau pakai data itu, mereka tuh bahkan punya kendaraan bermotor belum tentu punya," ungkapnya.
"Sehingga kalau kemudian data yang digunakan itu, maka potensi salah sasaran juga akan cukup besar gitu. Jadi ya memang lebih cepat sasaran, tetapi harus disinkronisasi dulu. Data yang ada, kemudian juga ditetapkan tadi kriteria sehingga datanya bisa berubah gitu," tambah Fahmy.
Selain itu, apabila pemerintah benar-benar ingin menghapus subsidi BBM dan beralih kepada BLT, Fahmy meminta kepada pemerintah untuk terus selalu memperbarui data penerima agar BLT tersebut bisa diberikan secara tepat sasaran.
"Karena itu kan dinamis. Bisa juga dalam bulan ini, misalnya masyarakat menengah turun gitu ya. Yang mestinya tidak berhak mendapatkan subsidi. Tapi karena dia menurun pendapatannya, kemudian dia harusnya dapat gitu ya. Nah, updating data tadi gitu ya, secara reguler itu harus dilakukan supaya juga tepat sasaran. Tapi kalau data yang digunakan itu data BLT, yang sekarang ini menurut saya kurang tepat," pungkasnya. (Z-9)
Provinsi Aceh mencatatkan angka realisasi yang sangat impresif yaitu sebesar 91%, setara dengan rata-rata kinerja provinsi di Pulau Jawa.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
MENKO Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025.
Pengecekan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra 2025 kini memasuki era digital penuh.
Sebanyak 91.557 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indramayu menerima BLTS Kesra.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved