Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Merespon hal tersebut, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa subsidi by product seperti subsidi BBM saat ini memiliki potensi besar terjadinya salah salah sasaran.
"Sekitar 40 persen dari total subsidi itu salah sasaran. Nah, kalau by target itu bisa lebih tepat sasaran pada orang yang memang terkait. Hanya masalahnya harus ada data yang valid," jelas Fahmy saat dihubungi pada Jumat (1/11).
Data valid yang dimaksud oleh Fahmy antara lain harus ada kriteria siapa yang berhak memperoleh subsidi tersebut. Kemudian, ia pun menekankan bahwa data BLT yang ada saat ini tidak bisa menjadi acuan apabila pemerintah ingin menghapus subsidi BBM menjadi transfer BLT.
"BLT yang sudah dibahagikan selama ini, itu kan lebih untuk orang-orang miskin dan rangka sebagai bantalan sosial. Untuk membantu mereka tadi, usaha untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, kalau pakai data itu, mereka tuh bahkan punya kendaraan bermotor belum tentu punya," ungkapnya.
"Sehingga kalau kemudian data yang digunakan itu, maka potensi salah sasaran juga akan cukup besar gitu. Jadi ya memang lebih cepat sasaran, tetapi harus disinkronisasi dulu. Data yang ada, kemudian juga ditetapkan tadi kriteria sehingga datanya bisa berubah gitu," tambah Fahmy.
Selain itu, apabila pemerintah benar-benar ingin menghapus subsidi BBM dan beralih kepada BLT, Fahmy meminta kepada pemerintah untuk terus selalu memperbarui data penerima agar BLT tersebut bisa diberikan secara tepat sasaran.
"Karena itu kan dinamis. Bisa juga dalam bulan ini, misalnya masyarakat menengah turun gitu ya. Yang mestinya tidak berhak mendapatkan subsidi. Tapi karena dia menurun pendapatannya, kemudian dia harusnya dapat gitu ya. Nah, updating data tadi gitu ya, secara reguler itu harus dilakukan supaya juga tepat sasaran. Tapi kalau data yang digunakan itu data BLT, yang sekarang ini menurut saya kurang tepat," pungkasnya. (Z-9)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah bakal mengganti skema subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari semula subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT) mulai 2027
Brands Manager KCP Cililin, Ahmad Sujana, menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved