Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggencarkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada kelompok penerima manfaat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Agung Ali Fahmi menilai Jokowi telah mengambil langkah tepat dengan menggenjot penyaluran PKH. Kebijakan itu membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.
Sampai saat ini, dia mengatakan, pelaksanaan PKH berjalan efektif. Bahkan mampu menyentuh hingga kelompok masyarakat yang tinggal di dalam pelosok pedesaan.
"Efektivitas Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memberikan manfaat. Khsusunya juga untuk kita semua," kata Agung.
Lebih lanjut Agung menyebut penyaluran PKH yang tepat sasaran menjadi salah satu fokus perhatian Jokowi. Adapun besaran anggaran yang digelontorkan untuk bansos PKH pada tahun ini sebesar Rp28,7 triliun.
Kondisi demikian, dia menambahkan, menjadi satu bentuk keberhasilan Jokowi membawa Indonesia melewati badai pandemi. Menjadikan masyarakat sehat secara fisik dan perekonomian.
"Pascapengendalian Pandemi Covid 19 sudah menunjukkan tingkatan yang lebih positif. Artinya masyaralat sudah lebih siap," pungkasnya. (OL-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved