Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggencarkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada kelompok penerima manfaat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Agung Ali Fahmi menilai Jokowi telah mengambil langkah tepat dengan menggenjot penyaluran PKH. Kebijakan itu membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.
Sampai saat ini, dia mengatakan, pelaksanaan PKH berjalan efektif. Bahkan mampu menyentuh hingga kelompok masyarakat yang tinggal di dalam pelosok pedesaan.
"Efektivitas Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memberikan manfaat. Khsusunya juga untuk kita semua," kata Agung.
Lebih lanjut Agung menyebut penyaluran PKH yang tepat sasaran menjadi salah satu fokus perhatian Jokowi. Adapun besaran anggaran yang digelontorkan untuk bansos PKH pada tahun ini sebesar Rp28,7 triliun.
Kondisi demikian, dia menambahkan, menjadi satu bentuk keberhasilan Jokowi membawa Indonesia melewati badai pandemi. Menjadikan masyarakat sehat secara fisik dan perekonomian.
"Pascapengendalian Pandemi Covid 19 sudah menunjukkan tingkatan yang lebih positif. Artinya masyaralat sudah lebih siap," pungkasnya. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved