Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMKAB Lamongan, Jawa Timur telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi penaikkan bahan bakar minyak (BBM). BLT dengan nilai total Rp42, 7 miliar. Bantuan diberikan kepada 87.585 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Sudah terdistribusi hampir di seluruh kecamatan," kata Kadis Kominfo Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo, Senin (19/9).
Bantuan yang diserahkan terimakan itu terdiri dari BLT kompensasi BBM dengan nilai Rp300 ribu dan Rp500 ribu. Selain itu juga, bantuan pangan non tunai (BPNT) senilai Rp 200 ribu.
Menurutnya, dari total 87.585 KPM ada beberapa warga yang tidak hadir dalam pengambilan karena beberapa sebab. Antara lain, sedang bepergian ke luar kota dan sebagian lainnya sakit.
Ditambahkannya, dari total 87.585 KPM di Lamongan, anggaran yang teralokasikan untuk bantalan sosial mencapai Rp42,7 miliar. "Bersyukurlah bansos sudah tersalurkan semua sejak awal pencairan yang hampir merata di semua kecamatan," pungkasnya. (OL-15)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved