Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMKAB Lamongan, Jawa Timur telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi penaikkan bahan bakar minyak (BBM). BLT dengan nilai total Rp42, 7 miliar. Bantuan diberikan kepada 87.585 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Sudah terdistribusi hampir di seluruh kecamatan," kata Kadis Kominfo Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo, Senin (19/9).
Bantuan yang diserahkan terimakan itu terdiri dari BLT kompensasi BBM dengan nilai Rp300 ribu dan Rp500 ribu. Selain itu juga, bantuan pangan non tunai (BPNT) senilai Rp 200 ribu.
Menurutnya, dari total 87.585 KPM ada beberapa warga yang tidak hadir dalam pengambilan karena beberapa sebab. Antara lain, sedang bepergian ke luar kota dan sebagian lainnya sakit.
Ditambahkannya, dari total 87.585 KPM di Lamongan, anggaran yang teralokasikan untuk bantalan sosial mencapai Rp42,7 miliar. "Bersyukurlah bansos sudah tersalurkan semua sejak awal pencairan yang hampir merata di semua kecamatan," pungkasnya. (OL-15)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved