Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
REALISASI penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sekaligus bantuan sembako di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga Senin (19/9) sudah mencapai 98,45%. Cakupan penerimanya sebanyak 244.134 KPM dari total penerima sebanyak 247.972 KPM.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menuturkan update realisasi penyaluran dilakukan setiap hari. Datanya berdasarkan laporan dari Kantor Pos sebagai pihak penyalur. "Sejauh ini hingga 19 September 2022, realisasi penyaluran BLT BBM dan bantuan sembako di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 98,45%," kata Asep, Selasa (20/9).
Ia mengaku akan mengevaluasi progres realisasi penyalurannya bersama Kantor Pos. Kalaupun masih terdapat KPM yang belum menerima, akan ditelusuri penyebabnya.
"Misalnya untuk yang belum, kendalanya apa. Apakah pindah alamat, meninggal dunia, atau ada penyebab lain. Kita belum mengevaluasinya," terang Asep.
Hasil pantauan dan pelaporan, kata Asep, sejauh ini penyaluran BLT BBM di Kabupaten Cianjur berjalan lancar. Data KPM penerima BLT BBM berasal dari Kementerian Sosial yang merupakan penerima PKH dan BPNT.
"Tapi bisa juga ditambah data yang baru karena kami juga kan mengusulkan. Setiap ada data baru dari masyarakat pasti kami usulkan. Tapi kewenangan meng-acc ada di Kementerian Sosial. Kami hanya mengajukan," sebutnya.
Setiap KPM mendapatkan BLT BBM dan bantuan sembako sebesar Rp500 ribu. Rinciannya, BLT BBM sebesar Rp300 ribu atau masing-masing KPM sebesar Rp150 ribu untuk penyaluran September dan Oktober ditambah Rp200 ribu untuk bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai alokasi September tapi dibayar tunai.
"Kalau BLT BBM itu totalnya Rp600 ribu untuk alokasi pembayaran September, Oktober, November, dan Desember. Tapi baru dibayarkan Rp300 ribu untuk September dan Oktober," pungkasnya. (OL-15)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved