PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon belum menerima petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) terkait penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil untuk bantuan sosial (bansos) dan pengendalian inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menjelaskan hingga kini mereka belum menerima petunjuk pelaksana dan teknis untuk penyaluran dana tersebut. "Padahal sudah kami siapkan di perubahan APBD kemarin di belanja tak terduga," tutur Agus, Senin (19/9).
Dana yang dialokasikan dari dana alokasi umum dan bagi hasil tersebut sebesar Rp3,4 miliar. "Kalau sudah ada, kita geser ke perangkat daerah," tutur Agus. Ada empat skema penyaluran dana tersebut yaitu skema bansos, penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi dan bansos lainnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Andi Armawan, pasca penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bantuan langsung tunai direncanakana akan menyasar pelaku transportasi. "Hingga kini kami juga belum menerima juklak dan juknisnya," tutur Andi.
Sembari menunggu petunjuk pelaksana dan teknisnya, mereka juga melakukan pendataan terhadap pelaku transportasi yang dinyatakan bisa menerima bantuan, yaitu ojek online (ojol) dan angkutan kota (angkot).
Untuk angkot, lanjut Andi, mereka berkoordinasi dengan organda Cirebon untuk mendapat nama pemilik angkot by name by address. Yaitu diperuntukkan bagi yang warga yang beralamat di Kota Cirebon. Sedangkan untuk ojol, saat ini juga tengah dilakukan pendataan. Sejumlah mitra
dari 6 aplikator. Hanya saja, lanjut Andi, diperlukan verifikasi terlebih dahulu.
"Karena ada saja yang mendaftar di dua aplikasi. Misalnya, ada yang daftar di gojek tapi juga mendaftar di grab atau sebaliknya," tutur Andi. Ada pun 6 aplikator tersebut yaitu gojek, grab, maxim, shopee food, Nujek, dan komunitas keluarga besar online Cirebon roda dua (KBOCR). (OL-13)
Baca Juga: Masyarakat Sumsel Diminta Bijak Manfaatkan Bansos Dari ...
