Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon belum menerima petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) terkait penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil untuk bantuan sosial (bansos) dan pengendalian inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menjelaskan hingga kini mereka belum menerima petunjuk pelaksana dan teknis untuk penyaluran dana tersebut. "Padahal sudah kami siapkan di perubahan APBD kemarin di belanja tak terduga," tutur Agus, Senin (19/9).
Dana yang dialokasikan dari dana alokasi umum dan bagi hasil tersebut sebesar Rp3,4 miliar. "Kalau sudah ada, kita geser ke perangkat daerah," tutur Agus. Ada empat skema penyaluran dana tersebut yaitu skema bansos, penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi dan bansos lainnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Andi Armawan, pasca penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bantuan langsung tunai direncanakana akan menyasar pelaku transportasi. "Hingga kini kami juga belum menerima juklak dan juknisnya," tutur Andi.
Sembari menunggu petunjuk pelaksana dan teknisnya, mereka juga melakukan pendataan terhadap pelaku transportasi yang dinyatakan bisa menerima bantuan, yaitu ojek online (ojol) dan angkutan kota (angkot).
Untuk angkot, lanjut Andi, mereka berkoordinasi dengan organda Cirebon untuk mendapat nama pemilik angkot by name by address. Yaitu diperuntukkan bagi yang warga yang beralamat di Kota Cirebon. Sedangkan untuk ojol, saat ini juga tengah dilakukan pendataan. Sejumlah mitra
dari 6 aplikator. Hanya saja, lanjut Andi, diperlukan verifikasi terlebih dahulu.
"Karena ada saja yang mendaftar di dua aplikasi. Misalnya, ada yang daftar di gojek tapi juga mendaftar di grab atau sebaliknya," tutur Andi. Ada pun 6 aplikator tersebut yaitu gojek, grab, maxim, shopee food, Nujek, dan komunitas keluarga besar online Cirebon roda dua (KBOCR). (OL-13)
Baca Juga: Masyarakat Sumsel Diminta Bijak Manfaatkan Bansos Dari ...
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH mengalokasikan dana sebesar Rp25,7 triliun untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 mencapai Rp45,7 triliun.
Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.
PENJABAT (Pj) Bupati Lembata, NTT, Marsianus Jawa, mengaku sulit mengatasi defisit ABPD II, yang disebabkan pinjaman daerah PEN yang bergulir akhir 2022.
Gaji untuk PPPK guru sudah dihitung ke dalam DAU yang ditransfer setiap bulan ke seluruh pemda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved