Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENJABAT (Pj) Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur, Marsianus Jawa, Kamis (12/1/2023) mengaku sulit mengatasi defisit ABPD II, yang disebabkan pinjaman daerah PEN yang bergulir akhir 2022.
Dana senilai Rp250 miliar itu dikucurkan PT. SMI untuk menggenjot infrastruktur jalan yang diprioritaskan di dalam kota, dan sebagian besar jalan yang menghubungkan ibu kota Kecamatan.
Pengembalian dana pinjaman daerah (PEN) tersebut mulai di lakukan awal tahun 2023 yang langsung di potong dari Dana Alokasi umum (DAU).
Meski mengaku sulit, Marsianus Jawa sudah memiliki opsi realistis, menambah pundi pundi pemasukan untuk menopang pengembalian piutang Daerah.
Selain mensertifikasi lahan milik Pemda, serta bekerja keras mendorong investasi di Lembata, salah satu langkah menggenjot pemasukan daerah, yakni dengan mengoptimalisasi aset daerah yang tidur.
"Mengatasi defisit anggaran, sangat sulit. Tanggal 28 Desember lalu, saya di Jakarta dan coba komunikasi dengan teman-teman di kementrian Keuangan. Rumit. Mereka bilang tidak bisa. Tetap DAU yang sudah diperuntukan tidak bisa digeser pada bidang lain," ungkap Marsianus Jawa.
PJ Bupati Lembata menandaskan, salah satu langkah strategis mendorong optimalisasi pengembalian Dana PEN yakni mendorong Tiga perangkat daerah yang memiliki anggaran.
"Tinggal kita push (dorong) semua perangkat daerah yang memiliki dana yaitu tiga Perangkat daerah. Saya juga lagi bekerja ekstra memanfaatkan aset aset kita yang tidur selama ini. Di 2022, kita buat beberapa sertifikat tanah yang mulai dari Kodim dan beberapa lagi. Saya mau minta agar kita kerjasama dengan pihak ketiga," ungkap Marsianus Jawa.
Dibalik upaya keras mendorong iklim investasi di Lembata, ternyata, Marsianus Jawa mendapati kenyataan, banyak pengusaha menolak berinvestasi di Lembata.
"Sudah usaha keras mencari investor, tetapi jujur, semua investor tidak mau ke Lembata. Ada cerita masa lalu, mungkin kamu tau, saya tidak tau. Kalau Lembata, berat," ungkap Pj Bupati, Marsianus Jawa.
Namun, pihaknya berusaha mendorong kerjasama pengelolaan aset daerah berupa Bukit Cinta, Waijarang dan Harnus.
"Orang tawar juga murah murah. Saya pikir dari pada aset kita rusak, orang kasi berapapun kita boleh kan. Saya sudah bilang, ASN tidak saya ijinkan kelola aset pemerintah, karena tidak mungkin bisa,"ungkap Marsianus Jawa. (OL-13)
Baca Juga: Para Sopir Truk di Banten Diingatkan Soal Keselamatan Berkendara
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
PEMERINTAH mengalokasikan dana sebesar Rp25,7 triliun untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 mencapai Rp45,7 triliun.
Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.
Gaji untuk PPPK guru sudah dihitung ke dalam DAU yang ditransfer setiap bulan ke seluruh pemda.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai bahwa pemerintah daerah baik kabupaten/kota atau provinsi kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved