UNTUK mencegah inflasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan intervensi terhadap sejumlah sektor yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Intervensi yang dilkakukan antara lain operasi pasar, subsidi harga dan subsidi transportasi.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual terkait pengendalian inflasi daerah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin.
Ganjar mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) senilai Rp2,17 triliun, subsidi transportasi menjadi kewajiban setiap kepala daerah untuk menutup biaya transportasi. Sebab, penyesuaian harga BBM akan langsung berdampak pada tarif angkutan pengangkut barang dan jasa.
Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya mengurangi beban masyarakat pasca penyesuaian harga BBM. Salah satunya dengan subsidi transportasi untuk mengurangi biaya pengiriman dari penyalur komoditas seperti petani, pelayan dan peternak, sehingga harga pengiriman bisa ditekan dan tidak berpengaruh pada pedagang.
"Daerah mesti melakukan tindakan intervensi. Pertama bisa dengan operasi pasar, bisa subsidi harga, bisa juga dengan subsidi transportasi. Subsidi transportasi ini penting untuk dihitung, apakah adanya subsidi transportasi itu bisa menekan harga," ujar Ganjar di kantornya, Semarang.
"Maka kalo ada kenaikan, jangan sampai kenaikan itu ditambah naiknya ongkos transportasi. Maka tugas kami menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipake untuk intervensi, kita lakukan," sambung Ganjar.
Ganjar memaparkan, selain anggaran 2 persen dari DTU, terdapat dana tak terduga (DTT) dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah senilai Rp500 miliar yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi terhadap sektor-sektor yang berpotensi menjadi pemicu tingkat inflasi.
"Tadi BI menghitung dana tak terduga seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah itu sampai bulan ini kalo diakumulasikan kurang lebih 70 persen dari yang tersedia itu sekitar Rp500 miliar. Ini bisa kita pakai untuk intervensi potensi yang bisa bikin kenaikan harga dan berdampak inflasi," ucap Ganjar.
Lebih lanjut, Pemprov Jawa Tengah juga melakukan usulan dana perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24 miliar dari APBD dalam rangka penanganan dampak inflasi. Dana program bansos ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung.
Adapun rincian penyaluran bansos tersebut yaitu dalam bentuk program subsidi nelayan sebesar Rp4,7 miliar, program bantuan bagi industri pelaku usaha/IKM pangan Rp905 juta, bansos untuk kru angkutan umum dan ojek online Rp12,7 miliar dan program bantuan bahan bakar kendaraan wisata lingkungan daya tarik wisata Rp720 juta.
Selain itu, juga disalurkan program bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian sebesar Rp950 juta, program subsidi bahan bakar produk peternakan Rp560 juta, bantuan bagi pengelola penggilingan padi Rp220 juta, program bantuan pelaku usaha distribusi pangan Rp2,4 miliar dan bantuan BBM bersubsidi pengolahan kayu senilai Rp1,3 miliar.
"Butuh sosialisasi kepada pelaku di pertanian, perikanan, UMKM, transportasi dan pariwisata untuk kita hitung dan kita intervensi dalam waktu pendek. Maka minggu-minggu ini kita akan lakukan aksi di lapangan," ungkap Ganjar. (OL-13)
Baca Juga: Tidak Hafal Pancasila, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Mundur
