Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENCAIRAN Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Bali sudah hampir tuntas. Dari total 165.383 KPM di seluruh Bali, BLT BBM yang sudah dicairkan sebanyak 162.374 KPM.
"Kalau jumlah desanya sudah semua terlayani, sedang pencairan kepada KPM sudah hampir tuntas, mencapai 162.374 KPM hingga Sabtu (17/9)," ujar Humas PT Pos Indonesia Denpasar, IGN Mahaputra saat dikonfirmasi Minggu (18/9).
Mahaputra mengatakan, jumlah alokasi KPM ada tambahan susulan sebanyak 50 KPM sehingga yang awalnya terdata 165.333 KPM menjadi 165.383 KPM. Tambahan KPM tersebut berasal dari Kota Denpasar sebanyak 47 KPM dan 3 KPM lainnya dari Kabupaten Badung.
Dari jumlah data KPM yang tersebar di seluruh Bali tersebut, Kabupaten Buleleng tercatat paling banyak yakni mencapai 47.503 KPM, dan yang sudah terealisasi pencairannya sebanyak 46.304 KPM. Sedang yang paling sedikit adalah Kota Denpasar sebanyak 2.484 KPM dan sudah terealisasi pencairannya sebanyak 2.275 KPM.
Pencairan BLT BBM ini, kata Mahaputra akan dilanjutkan Senin (19/9) hingga tuntas untuk pembayaran dua bulan pertama, yakni September dan Oktober. (OL-15)
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved