Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Potensi gelombang kedua (second wave) covid-19 mengancam proses pemulihan ekonomi dari proyeksi pada triwulan IV 2020.
"Pada bulan Mei 2020 ini kita sudah melakukan belanja Rp836,5 triliun atau 32,3% dari alokasi belanja yang ada di dalam Perpres 54/2020," ujar Menkeu,
Kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan menjadi kunci dalam penyelamatan ekonomi nasional.
Per Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sebesar Rp 664,3 triliun. Capaian itu mengalami pertumbuhan negatif 9,0% dibandingkan periode Mei 2019.
“Langkah-langkah cepat ini ada konsekuensinya. Anggaran meningkat namun akan muncul tatanan kedua yaitu dari sisi delivery dan targeting,” ungkap Menkeu Sri Mulyani
Dana besar yang digelontorkan adalah untuk kepentingan rakyat, untuk membantu rakyat dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan di tengah pandemi.
Menurut Ramson, lebih baik menggunakan istilah Stimulus Fiskal Keempat daripada istilah yang seakan-akan perekonomian saat ini sudah sangat genting.
Bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2020 dinilai membuktikan betapa data dan asumsi yang disampaikan Pemerintah tidak kredibel.
Awalnya, diaspora bond dijadwalkan terbit pada Agustus, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Namun, pandemi covid-19 menyebabkan rencana itu diundur.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan tersebut melalui revisi postur APBN yang tertuang dalam Perpres No 54/2020 dalam rangka mengakomodasi anggaran penanganan pandemi covid-19.
Terkait sumber dana untuk menambal defisit tersebut, imbuh Sri, pemerintah akan menggunakan berbagai pendanaan yang memiliki risiko terkecil dan biaya paling rendah.
"Terjadi kenaikan belanja Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," ujar Sri Mulyani.
"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati dan transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel."
APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya dalam satu minggu.
"Memang sudah seharusnya KPK aware sejak awal terhadap potensi munculnya tindak pidana khususnya korupsi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19."
Acuan postur APBN yang digunakan ialah pada Peraturan Presiden 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Keringanan biaya listrik itu berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020 dibutuhkan dana sekitar Rp3,5 triliun. Perpanjangan kebijakan membutuhkan biaya lebih besar lagi.
Hal ini untuk membantu percepatan penanganan covid-19 oleh kepala daerah dan memberikan perlindungan berkepastian hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah.
"Menteri Keuangan menyampaikan bahwa defisit neraca keuangan dalam struktur APBN 2020 sebesar Rp1.028,5 triliun, atau setara 6,27% dari PDB."
Anggota Komisi XI Misbakhun mengaku kaget karena Menkeu mengumumkan pelebaran angka defisit langsung ke media ketimbang menyampaikannya terlebih dahulu kepada DPR.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved