Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 Butuh Kepastian Hukum

KEJAKSAAN Agung memastikan akan mengawasi penggunaan dana kemanusiaan negara yang dialokasikan untuk percepatan penanganan penyebaran covid-19. Terkait hal tersebut, praktisi hukum Heru Widodo menilai itu sebagai langkah yang tepat dan memberi kepastian hukum.

"Hal ini untuk membantu percepatan penanganan covid-19 oleh kepala daerah dan memberikan perlindungan berkepastian hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah," kata Heru dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Untuk diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Surat Edaran Kejagung No 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat itu penting untuk mengawasi pemanfaatan dana-dana penanganan covid-19 termasuk juga hasil hibah pemerintah pusat ke daerah, donasi dari pihak swasta ke pemerintah hingga realokasi dana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membenarkan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan realokasi dana, donasi, dan hibah terkait penanganan covid-19. Pada pokoknya ialah melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/BUMN/BUMD.

Baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya.

"Kejaksaan Agung juga siap diawasi dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pegawai Kejaksaan baik jaksa maupun tata usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercela," katanya. (RO/A-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing