Selasa 19 Mei 2020, 17:50 WIB

KPK: Penyaluran Bansos Masih Semrawut

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
KPK: Penyaluran Bansos Masih Semrawut

Antara/Hafidz Mubarak
Warga di kawasan Koja, Jakarta, membawa paket bansos dari pemerintah.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi covid-19 masih semrawut.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan kondisi itu disebabkan masih ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) yang belum diperbarui di sejumlah daerah.

"Dalam pelaksanaannya, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya, belum ada DTKS yang diperbarui," kata Ipi Maryati, dalam keterangan resmi, Selasa (19/5).

Baca juga: Jokowi akan Libatkan KPK Pantau Distribusi Bansos

"Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya," papar Ipi.

KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Sehingga, penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran.

"Sesuai dengan SE, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan, yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan satuan kerja terkecil di masyarakat ," imbuhnya.

Baca juga: Jelang Lebaran, Penyaluran Bansos Tunai Dikebut

Dia juga meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos. Hal itu merupakan bentuk transparasi dan akuntabilitas.

Dalam upaya pencegahan praktik korupsi di tengah pandemi covid-19, KPK telah membentuk tim dari Kedeputian Pencegahan yang mendampingi Gugus Tugas Covi-19.

"Empat titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan adalah terkait pengadaan barang dan jasa. Berikut, refocusing dan realokasi anggaran covid-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, serta penyelenggaraan bansos," urainya.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

Sumber: LIPI/Riset MI-NRC

Alat Terapi Oksigen untuk Pasien Covid-19

👤MI 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 03:15 WIB
LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproduksi alat terapi oksigen beraliran...
MI/Bary Fathahilah

Guru Penggerak untuk Perubahan

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 02:55 WIB
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menempatkan guru sebagai bagian transformasi...
Ilustrasi

Menulis, Kegiatan Mengasyikan dan Menyehatkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Jumat 03 Juli 2020, 22:05 WIB
Menulis, kegiatan tangan ini dipercaya memiliki banyak sekali manfaat, meskipun saat ini kita mungkin jarang menulis secara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya