Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
Menkeu merinci, pendapatan negara mencapai Rp2.035,6 triliun atau naik 3,1% (yoy) swdangkan belanja negara sebesar Rp1.967,9 triliun atau naik 2,8% (yoy).
Aset PLTU ini masih bernilai secara ekonomis, masih dapat memproduksi listrik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai APBN tidak kuat untuk menanggung biaya program pensiun dini PLTU batu bara. Terlebih lagi masih banyak kebutuhan bangsa Indonesia lainnya.
Kemenkeu merespons program unggulan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia dan Dana Abadi Pesantren.
Perusahaan BUMN di BEI menyumbang 22 persen dari total kapitalisasi pasar (market cap) selama 2022, meskipun jumlahnya hanya 4,1 persen dari seluruh perusahaan tercatat di BEI.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus hingga akhir September 2023 sebesar Rp67,7 triliun, setara 0,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi, melainkan keputusan politik.
Pemerintah meyakini defisit anggaran akan berada di bawah 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
PEMERINTAH mengalokasikan dana sebesar Rp25,7 triliun untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023.
Dirut PT KAI Didiek Hartantyo menyatakan pihaknya akan menanggung beban utang dari pembengkakan biaya proyek kereta cepa
ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan pemerintah soal dampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Proyek itu membuat Indonesia berutang untuk jangka panjang.
Tidak hanya membuat Indonesia terjerat utang, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung disebut menimbulkan efek domino bagi Indonesia.
ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Proyek itu melahirkan utang yang disebut bukan kaleng-kaleng.
Modernisasi alutsista memang sangat diperlukan namun itu juga perlu memperhatikan kondisi APBN.
Hingga saat ini ini, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat.
KOMPONEN pendapatan dan belanja dalam suatu APBN telah umum diketahui dan cukup familiar bagi masyarakat.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Maka, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai proyek kereta cepat seperti tidak memiliki perencanaan yang matang dan berujung membebani APBN
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved