Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan bantuan sosial (bansos) rawan dipolitisasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar perlu ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Untuk itu, saya kira perlu ada pengawalan dan pengawasan yg ketat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan pemenangan calon tertentu. Agar fair, akuntabel dan transparan, perlu ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa bansos tidak terkait dengan calon tertentu, dan bansos dibiayai oleh APBN," ujar Lili, Kamis, (4/1).
Baca juga: Ini Respons Mendag usai Dituding soal Politisasi Bansos
Lili mengatakan bansos rawan disalahgunakan untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, menurutnya peluang untuk menyelipkan pesan bahkan instruksi untuk memilih calon tertentu sangat terbuka.
Seperti pernah diberitakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menyampaikan pernyataan bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Anak sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: Istana: Bagi-bagi Bansos tidak Ada Kaitannya dengan Pemilu
"Memang bansos akan sangat rawan disalahgunakan untuk mempengaruhi pemilih. Ini sangat berbahaya. Peluang utk menyelipkan pesan atau bahkan mungkin instruksi untuk memilih calon tertentu sangat terbuka. Seperti yang pernah diberitakan di media massa, ada pejabat yang mengatakan jika ingin bansos berlanjut maka pilih Prabowo-Gibran. Jadi, akan sangat rawan dan potensi disalahgunakan sebagai alat mobilisasi pemilih," papar Lili.
(Z-9)
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved