Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi tudingan yang dilemparkan kepada dirinya soal politisasi bantuan sosial atau bansos. Tudingan tersebut muncul akibat pernyataan Mendag yang menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) ialah pemberian langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin semakin bagus. Semakin dipanggil, semakin bagus," kata pria yang akrab disapa Zulhas saat ditemui di Jakarta pada Kamis (4/1).
Zulhas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menanggapi hal tersebut dengan serius dalam waktu dekat ini.
Baca juga: Soal Dugaan Penistaan Agama Zulhas, IPW: Polisi tidak Perlu Buru-buru
"Kamu mau beritain apa saja boleh senang. Entar minggu depan aku baru jelasin," ungkapnya.
Atas tudingan politisasi bansos tersebut, Komisi VI DPR berencana memanggil dirinya. Namun, Zulhas tak banyak berkomentar untuk merespons terkait hal tersebut.
Baca juga: DPR Segera Panggil Mendag soal Bansos
Bahkan, dirinya mengaku senang atas panggilan tersebut. "Seneng, sama DPR rapat kan seneng," imbuhnya.
Adapun dugaan politisasi bansos tersebut bermula dari kampanye Zulhas sebagai tim pemenangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024 di Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa, (26/12). (Z-2)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved