Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menanggapi tudingan yang dilemparkan kepada dirinya soal politisasi bantuan sosial atau bansos. Tudingan tersebut muncul akibat pernyataan Mendag yang menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) ialah pemberian langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin semakin bagus. Semakin dipanggil, semakin bagus," kata pria yang akrab disapa Zulhas saat ditemui di Jakarta pada Kamis (4/1).
Zulhas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menanggapi hal tersebut dengan serius dalam waktu dekat ini.
Baca juga: Soal Dugaan Penistaan Agama Zulhas, IPW: Polisi tidak Perlu Buru-buru
"Kamu mau beritain apa saja boleh senang. Entar minggu depan aku baru jelasin," ungkapnya.
Atas tudingan politisasi bansos tersebut, Komisi VI DPR berencana memanggil dirinya. Namun, Zulhas tak banyak berkomentar untuk merespons terkait hal tersebut.
Baca juga: DPR Segera Panggil Mendag soal Bansos
Bahkan, dirinya mengaku senang atas panggilan tersebut. "Seneng, sama DPR rapat kan seneng," imbuhnya.
Adapun dugaan politisasi bansos tersebut bermula dari kampanye Zulhas sebagai tim pemenangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024 di Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa, (26/12). (Z-2)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved