Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Polri menahan diri dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Terkait proses perkara pidana oleh para peserta pemilu yang dilaporkan ke pihak-pihak tertentu, polisi perlu menahan diri,” ujar Sugeng kepada Media Indonesia, Kamis (4/1).
Sugeng beralasan laporan polisi tersebut bisa berpotensi jadi alat untuk mendiskreditkan lawan politik. Jika segera diproses, menurutnya, polisi juga bisa dianggap sebagai alat politik, bahkan alat penekan hukum untuk kriminalisasi.
Baca juga: Dugaan Penistaan Agama Zulhas, Peneliti ISESS: Polri Jangan Tebang Pilih
“Kasus (Zulhas) tersebut bisa dihold sampai selesainya pemilu supaya polisi tidak dinilai berpihak pada paslon tertentu,” ungkapnya.
Ia melihat kasus yang menimpa Zulhas mirip dengan yang dialami Aiman Witjaksono yang hingga kini juga masih belum ditindaklanjuti oleh polisi.
Baca juga: FIB Ancam Demo Lagi jika Polri tak Kunjung Selidiki Laporan Dugaan Penistaan Agama Zulkifli Hasan
"Oleh karena itu, terkait Zulhas, jangan diproses dulu. Apalagi IPW berpendapat bahwa terkait pendapat pernyataan dari seseorang harus dihormati sebagai satu wacana demokrasi, kebebasan menyatakan pikiran jangan main dipidana,” tandasnya.
Sebelumnya, puluhan massa FIB melakukan unjuk rasa mendesak Polri menindak Zulkifli Hasan di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan. Demo tersebut adalah buntut dugaan penistaan agama oleh Ketum PAN itu. (Z-11)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved