Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial. Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza mengatakan pemanggilan tersebut memang akan membahas tentang pembagian bantuan sosial yang akan dibagikan dalam waktu dekat, khususnya penolakan atas penundaan pembagian bantuan sosial.
"Iya betul kami punya mekanisme yang setiap anggota berhak mengajukan usulan untuk rapat kerja atau dengar pendapat," jelasnya.
Pemanggilan kepada Ketua Umum PAN ini merupakan usulan dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam ini nantinya juga akan dibahas beberapa hal lain seperti situasi perdagangan secara keseluruhan, tata niaga tentang natal dan tahun baru dan persiapan yang lainnya.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
"Fokus tentang ini saja tapi tentunya kami juga akan melihat bagaimana situasi perdagangan secara keseluruhan, tata niaga tentang nataru dan persiapan yang lain. Saya rasa itu normatif," ungkapnya, Rabu (3/1).
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial untuk ditunda sampai pemilu 2024 kelar dilaksanakan. Penolakan tersebut dinilai merupakan tindakan mempolitisasi persoalan bantuan sosial.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," katanya, kemarin.
Pihaknya, kata Aria, akan mempertanyakan sikap Zulkifli terkait bansos tersebut. Dia seharusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai. (Sru/Z-7)
Mensos Risma dinilai perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Sebab, Risma dinilai tak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah.
PAKAR ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial (bansos)
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
PENGAMAT politik Prof Lili Romli mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu diperkuat di tahun politik ini.
Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved