Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial. Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza mengatakan pemanggilan tersebut memang akan membahas tentang pembagian bantuan sosial yang akan dibagikan dalam waktu dekat, khususnya penolakan atas penundaan pembagian bantuan sosial.
"Iya betul kami punya mekanisme yang setiap anggota berhak mengajukan usulan untuk rapat kerja atau dengar pendapat," jelasnya.
Pemanggilan kepada Ketua Umum PAN ini merupakan usulan dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam ini nantinya juga akan dibahas beberapa hal lain seperti situasi perdagangan secara keseluruhan, tata niaga tentang natal dan tahun baru dan persiapan yang lainnya.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
"Fokus tentang ini saja tapi tentunya kami juga akan melihat bagaimana situasi perdagangan secara keseluruhan, tata niaga tentang nataru dan persiapan yang lain. Saya rasa itu normatif," ungkapnya, Rabu (3/1).
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial untuk ditunda sampai pemilu 2024 kelar dilaksanakan. Penolakan tersebut dinilai merupakan tindakan mempolitisasi persoalan bantuan sosial.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," katanya, kemarin.
Pihaknya, kata Aria, akan mempertanyakan sikap Zulkifli terkait bansos tersebut. Dia seharusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai. (Sru/Z-7)
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved