Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk meminta penjelasan terkait dengan pembagian bantuan sosial. Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza mengatakan pemanggilan tersebut memang akan membahas tentang pembagian bantuan sosial yang akan dibagikan dalam waktu dekat, khususnya penolakan atas penundaan pembagian bantuan sosial.
"Iya betul kami punya mekanisme yang setiap anggota berhak mengajukan usulan untuk rapat kerja atau dengar pendapat," jelasnya.
Pemanggilan kepada Ketua Umum PAN ini merupakan usulan dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam ini nantinya juga akan dibahas beberapa hal lain seperti situasi perdagangan secara keseluruhan, tata niaga tentang natal dan tahun baru dan persiapan yang lainnya.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
"Fokus tentang ini saja tapi tentunya kami juga akan melihat bagaimana situasi perdagangan secara keseluruhan, tata niaga tentang nataru dan persiapan yang lain. Saya rasa itu normatif," ungkapnya, Rabu (3/1).
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyoroti sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menolak pembagian bantuan sosial untuk ditunda sampai pemilu 2024 kelar dilaksanakan. Penolakan tersebut dinilai merupakan tindakan mempolitisasi persoalan bantuan sosial.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," katanya, kemarin.
Pihaknya, kata Aria, akan mempertanyakan sikap Zulkifli terkait bansos tersebut. Dia seharusnya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai. (Sru/Z-7)
PENGAMAT politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk sejak Pemilu 1999.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak menggunakan fasilitas negara untuk dijadikan modus politik uang pada Pemilu 2024.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang ada sekarang ini, karena ‘Pangeran’ yang berlaga di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
BANTUAN sosial (bansos) di awal tahun ini terlihat sangat masif dilakukan oleh pemerintah terlebih di tengah masa kampanye politik. Hal itu rawan terjadinya politisasi
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved