Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebutkan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah bermuatan politis. Ia menekankan bahwa anggaran untuk bansos telah disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," ujar Ari melalui keterangan tertulis, Kamis (4/1).
Sebelumnya pembagian bansos dan bantuan pangan oleh Presiden Joko Widodo dikritik oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. TPN Ganjar-Mahfud meminta pemerintah menghentikan politisasi bansos. Belakangan ini, Jokowi kerap membagikan bansos di tengah kunjungan kerjanya. Beberapa pihak menganggap itu sebagai politisasi bansos mengingat putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Baca juga: Cegah Politisasi, Ketua Banggar DPR Minta Bansos Harus Tepat Sasaran
"Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok," jelas Ari.
Menurutnya tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan. Pemerintah juga beralasan dampak dari fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan, berpengaruh pada gangguan rantai suplai dan kenaikan harga pangan.
Baca juga: Moeldoko Bantah Bansos untuk Menangkan Gibran
"Perlu diketahui bersama, bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," sambungnya.
Penyaluran bansos, sambung Ari, melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat hingga pemerintah desa. Pelaksanaan bansos di lapangan terbuka untuk diawasi banyak pihak.
"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan nonpemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," paparnya.
Selain menyalurkan bansos, ia mengatakan pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Strategi itu diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024. (Z-11)
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
UNTUK mengantisipasi ketersediaan beras di wilayah Bandung Raya, terutama menjelang datangnya puasa dan lebaran dan menekan harga beras yang masih tinggi.
BAITUL Mal Aceh menyalurkan 1.512 paket pangan kepada masyarakat miskin di Aceh.
BANTUAN sosial adalah salah satu bahasan yang cukup panas di tahun Pemilihan Umum 2024
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved