Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebutkan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah bermuatan politis. Ia menekankan bahwa anggaran untuk bansos telah disetujui bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," ujar Ari melalui keterangan tertulis, Kamis (4/1).
Sebelumnya pembagian bansos dan bantuan pangan oleh Presiden Joko Widodo dikritik oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. TPN Ganjar-Mahfud meminta pemerintah menghentikan politisasi bansos. Belakangan ini, Jokowi kerap membagikan bansos di tengah kunjungan kerjanya. Beberapa pihak menganggap itu sebagai politisasi bansos mengingat putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Baca juga: Cegah Politisasi, Ketua Banggar DPR Minta Bansos Harus Tepat Sasaran
"Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok," jelas Ari.
Menurutnya tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan. Pemerintah juga beralasan dampak dari fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan, berpengaruh pada gangguan rantai suplai dan kenaikan harga pangan.
Baca juga: Moeldoko Bantah Bansos untuk Menangkan Gibran
"Perlu diketahui bersama, bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," sambungnya.
Penyaluran bansos, sambung Ari, melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat hingga pemerintah desa. Pelaksanaan bansos di lapangan terbuka untuk diawasi banyak pihak.
"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan nonpemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," paparnya.
Selain menyalurkan bansos, ia mengatakan pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Strategi itu diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024. (Z-11)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved