Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah untuk tujuan politis menjelang pemilihan umum (pemilu). Menurut Moeldoko, bansos sudah diberikan pada masyarakat sebelum putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum, jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Presiden melihat harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi, untuk itu perlu ada bantuan kepada masyarakat miskin," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1).
Bansos bantuan pangan berupa beras, diberikan pemerintah per tiga bulan. Tingginya beras, ujar Moeldoko dianggap oleh presiden sebagai salah satu yang menyumbang inflasi.
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
"Karena presiden memandang ini salah satu bentuk yang mempengaruhi inflasi sehingga pemberian ini sangat positif karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 Kilogram itu," imbuhnya.
"Jadi ga ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah," sambung Moeldoko.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya kerap kali memberikan bantuan sosial pada masyarakat. Baik itu bansos maupun bantuan El Nino. Seperti diberitakan,
Baca juga : Presiden tidak Perlu Seremonial Setiap Kali Salurkan Bansos
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Todung mengatakan program bansos tidak dipolitisasi atau diklaim sebagai kedermawanan satu pihak.
Todung mengungkit Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang mengatakan bansos pemberian Presiden Jokowi. TPN Ganjar-Mahfud sempat meminta bansos dihentikan hingga pemilu selesai. Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan menghentikan pembagian bansos.
"Tidak akan menghentikan. Nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret. Setelah itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya," papar Meoldoko.
Selain itu, TPN Ganjar-Mahfud juga mempermasalahkan basis data yang digunakan untuk pemberian bansos. Data yang digunakan disebut tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Moeldoko mengatakan pemerintah menggunakan tiga sumber data penerima bansos. Pertama data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos, data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Keuangan serta dipadankan dengan data milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Oh iya kita memang ada tiga data ya. DTKS dari Kemensos, berikutnya Regsosek dari Kementerian Keuangan, berikutnya lagi dari Menteri PMK yang baru. Itu sudah digunakan. Jadi tiga-tiganya disinergikan dari tiga data itu. Intinya semuanya sebagai hasil koreksi bahwa pemberian bantuan itu ada penyimpangan, bukan penyimpangan, ada deviasi siapa yang terima. Semakin ke sini semakin disempurnakan," tukasnya. (Ind/Z-7)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved