Presiden tidak Perlu Seremonial Setiap Kali Salurkan Bansos

Peneliti utama The SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat sejatinya tidak perlu seremonial. Itu bisa dilakukan tanpa disiarkan, terlebih di situasi seperti sekarang yang sudah mendekati pemungutan suara Pilpres 2024.

"Tidak perlu dilakukan seremoni dan diliput media massa. Inilah yang membuat pemberian bansos menjadi bersifat politis sehingga perlu dihindari," kata Asep saat dihubungi, Kamis (1/2).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, menjelang pilpres, Presiden Joko Widodo gencar menyalurkan bansos kepada masyarakat. Agenda tersebut dinilai penuh sarat kepentingan. Pasalnya, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden.

Program bansos yang diberikan pemerintah antara lain perlindungan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

"Menurut saya memang selalu ada kelompok masyarakat yang memerlukan bansos. Tetapi seharusnya pemberian bansos merupakan kegiatan rutin pemerintah yang berjalan secara reguler dari waktu ke waktu jadi tidak perlu ada seremoni," ujarnya.

Sebelumnya juga diberitakan Kementerian Keuangan menyebut kenaikan anggaran bansos sudah disetujui oleh DPR RI menjadi Rp496 triliun pada APBN 2024. Angka itu naik Rp20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya di angka Rp476 triliun. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika