Bansos jangan Dijadikan Alat Politik

PENGAMAT politik Emrus Sihombing menegaskan agar bansos jangan dijadikan alat politik. Hal itu dikarenakan bansos berasal dari APBN bukan dari uang seseorang atau kelompok tertentu.

“Bansos jangan dijadikan alat politik saya setuju, kan bansos dari APBN, itu hak rakyat , itu uang negara,” tegas Emrus kepada Media Indonesia, Selasa (9/1). 

Ia mengusulkan agar tidak ada politisasi bansos ke paslon tertentu, sebaiknya ketiga kandidat paslon presiden dilibatkan dalam, pembagian bansos.

Baca juga : Rencana Penambahan Bansos Dinilai Tidak Tepat

“Sebaiknya ketiganya dilibatkan dalam pembagian bansos, tapi uangnya dari pemerintah. Presiden bersama-sama ketiga paslon. Kalau bagi sendiri melalui kebijakan kan tidak netral. Karena memang bansos harus jalan,” ungkapnya.

Baca juga : Wapres: Bansos Tidak Boleh Dijadikan Syarat Memilih Seseorang

“Supaya tidak jadi alat politik tapi semua terlibat dalam pembagian itu. Jika ada yang tak tepat sasaran (pembagian bansosnya) akan mendapatkan hukuman,” ujar Emrus.

Adapun koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana memastikan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah tidak terkait dengan pemilihan umum (pemilu). Ini penjelasan dari Istana.

Dikatakan Ari, pembagian bansos dilakukan karena dampak fenomena el nino yang berkepanjangan. 

"Kaitannya dengan situasi yang kita hadapi, terutama berhadapan dengan El Nino dan kenaikan harga pangan," ujar Ari. (Z-8)