Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
RENCANA pemerintah untuk mempertebal dan memperpanjang bantuan sosial (bansos) dinilai tak tepat, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Pengambil kebijakan didorong tak lagi menambah bansos hingga masa pemilu selesai.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal saat diminta tanggapan perihal rencana Presiden Joko Widodo menambah bantuan sosial berupa beras hingga Juni 2024.
"Itu adalah kebijakan yang tidak tepat untuk dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Karena kita tahu ini akan ada Pilpres. Ini sangat rentan bantuan tersebut, apalagi bantuan beras disalahgunakan untuk kampanye, untuk kepentingan politik," ujarnya.
Baca juga : Wapres: Bansos Tidak Boleh Dijadikan Syarat Memilih Seseorang
"Itu sudah terjadi berulang kali dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, memang sangat tidak disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan bansos, termasuk beras selama masa kampanye, apalagi sebelum pemilu," tambah Faisal.
Alasan lain penambahan bansos beras dianggap tak tepat lantaran beras yang bakal disalurkan terindikasi merupakan hasil impor. Itu amat disayangkan lantaran bakal memberi dampak negatif pada petani karena dalam waktu dekat telah masuk masa panen.
Baca juga : Presiden Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu, Ini Kata Istana
Penyerapan beras impor untuk menggulirkan bantuan sosial juga dinilai tak elok lantaran itu sama saja dengan pemborosan anggaran.
"Pemerintah juga berencana mengimpor 3 ton beras dalam kondisi sebetulnya stok masih ada. Jadi akan ada surplus beras yang luar biasa ketika impor itu sudah masuk, apalagi sudah mau masuk musim panen," kata Faisal.
"Jadi ini tidak tepat karena bantuan berasnya sendiri untuk menyerap beras impor. Itu akan lebih buruk lagi dampaknya bagi petani dan juga membuang-buang dari sisi anggaran," pungkasnya. (Z-5)
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved