Rencana Penambahan Bansos Dinilai Tidak Tepat

RENCANA pemerintah untuk mempertebal dan memperpanjang bantuan sosial (bansos) dinilai tak tepat, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Pengambil kebijakan didorong tak lagi menambah bansos hingga masa pemilu selesai.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal saat diminta tanggapan perihal rencana Presiden Joko Widodo menambah bantuan sosial berupa beras hingga Juni 2024.

"Itu adalah kebijakan yang tidak tepat untuk dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Karena kita tahu ini akan ada Pilpres. Ini sangat rentan bantuan tersebut, apalagi bantuan beras disalahgunakan untuk kampanye, untuk kepentingan politik," ujarnya.

Baca juga : Wapres: Bansos Tidak Boleh Dijadikan Syarat Memilih Seseorang

"Itu sudah terjadi berulang kali dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, memang sangat tidak disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan bansos, termasuk beras selama masa kampanye, apalagi sebelum pemilu," tambah Faisal.

Alasan lain penambahan bansos beras dianggap tak tepat lantaran beras yang bakal disalurkan terindikasi merupakan hasil impor. Itu amat disayangkan lantaran bakal memberi dampak negatif pada petani karena dalam waktu dekat telah masuk masa panen.

Baca juga : Presiden Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu, Ini Kata Istana

Penyerapan beras impor untuk menggulirkan bantuan sosial juga dinilai tak elok lantaran itu sama saja dengan pemborosan anggaran. 

"Pemerintah juga berencana mengimpor 3 ton beras dalam kondisi sebetulnya stok masih ada. Jadi akan ada surplus beras yang luar biasa ketika impor itu sudah masuk, apalagi sudah mau masuk musim panen," kata Faisal.

"Jadi ini tidak tepat karena bantuan berasnya sendiri untuk menyerap beras impor. Itu akan lebih buruk lagi dampaknya bagi petani dan juga membuang-buang dari sisi anggaran," pungkasnya. (Z-5)