Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana memastikan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah tidak terkait dengan pemilihan umum (pemilu). Ini penjelasan dari Istana.
Dikatakan Ari, pembagian bansos dilakukan karena dampak fenomena el nino yang berkepenjangan. "Kaitannya dengan situasi yang kita hadapi, terutama berhadapan dengan El Nino dan kenaikan harga pangan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa, 9 Januari 2024.
Ari menjelaskan dengan kondisi saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga : Bansos yang Dijadikan Alat Politik Dikategorikan Korupsi
Diharapkan masyarakat yang tergolong miskin tidak mengalami kondisi yang makin terpuruk.
"Tentu dengan syarat Presiden menekankan bahwa penyaluran bansos itu harus betul tepat sasaran," jelasnya.
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan di tengah kunjungan kerjanya.
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
Terbaru, Presiden membagikan bansos di Banten. Aksi ini sempat menjadi sorotan, karena lokasi tersebut dipenuhi dengan spanduk Prabowo-Gibran yang bertebaran.
Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menilai adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.
"Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara," kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud ini saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Januari 2024. (Z-4)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved