Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menyorot potensi korupsi dalam program makan siang dan susu gratis yang diperkirakan menggunakan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun.
"Bagi kelompok masyarakt dengan kategori miskin dan hampir miskin tentu program-program yang sifatnya transaksional akan menjadi insentif elektoral yang sangat memadai, tapi kan yang dibutuhkan masyarakat umum itu bagaimana kemudian program-program itu membawa dampak langsung pada pembangunan ke depan,” kata Umam lewat keterangan yang diterima, Senin (1/1).
Baca juga: 21 Program Dinilai Lebih Realistis Dibanding Makan Siang Gratis
Lebih lanjut kata Umam, program-program dengan embel-embel gratis kontestan Pilpres 2024 menguntungkan dari sisi insentif elektoral. Namun, ia menyebut aspek prioritas penyusunan program harus diperhatikan oleh para kandidat.
Hal tersebut disampaikan Umam menanggapi fenomena munculnya program-program dengan embel-embel gratis untuk masyarakat di Pilpres 2024.
Ia menilai, prgram-program gratis tersebut berkaitan langsung dengan kekhawatiran masyarakat mengenai mahalnya harga-harga kebutuhan.
"Kita memiliki struktur masyarakat yang sekitar 40 persen yang terkategori miskin atau hampir miskin dalam kategori World Bank (Bank Dunia), tetapi kemudian kelompok itu harus dipetakan betul, mana yang berhak mendapat uluran tangan negara, mana yang tidak.
Baca juga: Timnas Amin Utamakan Pendidikan Gratis Ketimbang Program Makan SIang
Mengenai program makan siang dan susu gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Umam menyinggung transformasi ekonomi negara-negara Asia Timur yang disebutnya bertumpu pada penguatan sumber daya manusia.
"Untuk transformasi ekonomi, hal yang diperlukan adalah meletakkan penguatan basis pendidikan yang terintegrasi dengan industri," pungkasnya.
Senada,juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD Chico Hakim mempertanyakan penyusunan prioritas anggaran di balik program makan siang gratis. Menurutnya, banyak hal yang harus diprioritaskan seperti pembangunan puskesmas di desa dan insentif guru keagamaan.
"Apakah (makan siang gratis) itu bisa tersaring? Apakah itu tidak akan menjadi mubazir jika anak-anak mampu di sekolah-sekolah itu tidak berminat memakan makan siang gratis?" kata Chico.(P-3)
Sejarah makan siang di Indonesia sendiri adalah cerminan perjalanan sosial, ekonomi, dan budaya yang selalu berubah.
Buku ini bukan hanya kumpulan resep, melainkan potret kehidupan harian masyarakat Indonesia dari sudut pandang kuliner.
Promo spesial Buy 3 Get 1 Free yang ditawarkan Holiday Inn Bandung Pasteur, menjadikannya pilihan sempurna untuk makan siang bersama keluarga dan sahabat.
Jadwal Makan Siang Diet Sehat dan Efektif. Raih berat ideal! Jadwal makan siang diet sehat, efektif, dan lezat. Menu praktis, nutrisi seimbang, energi sepanjang hari.
Jim Ratcliffe telah meneken kebijakan hanya menyediakan menu makanan sup dan sandwich bagi seluruh pemain kecuali pemain di skuad utama Manchester United.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda makan siang Bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved