Timnas Amin Utamakan Pendidikan Gratis Ketimbang Program Makan SIang

JURU bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) Indra Charismiadji menanggapi pernyataan capres juga cawapres nomor urut 2 Prabowo  Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ihwal program makan siang gratis untuk anak sekolah yang sudah berjalan di 76 negara.

“Di sinilah perbedaan antara negarawaran dengan politisi. Politisi hanya fokus pada kepentingan elektoral semata, sedangkan negarawan akan taat pada konstitusi karena mengedepankan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Indra melalui pernyataan tertulisnya, Senin (11/12).

Baca juga: Timnas AMIN Bersyukur Elektabilitas Anies-Muhaimin Meroket

Di dalam UUD '45 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Menurut data BPS masih sekitar 20% anak Indonesia yang hari ini belum bersekolah sampai tingkat SMP. Sebagian besar yang sudah bersekolah pun tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis.

"Setiap tahun rakyat selalu ribut karena PPDB zonasi, yang penyebabnya adalah kuota yang ada jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar. Alih-alih problema tahunan rakyat ini segera diselesaikan ini malah mau buat program baru yaitu makan siang gratis dengan anggaran super jumbo sampai 450 trilyun. Padahal bukan itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia butuh layanan pendidikan gratis, dan itu sekali lagi adalah amanat konstitusi. Diingatkan untuk jangan melanggar konstitusi, kok malah dibilang nyinyir. Jangan-jangan mereka ini salah minum vitamin,” jelas pengamat pendidikan itu.

Baca juga: Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin

Indra juga mengatakan bahwa benar ada 76 negara yang memberikan makan gratis untuk anak sekolah. Namun ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas 1 sampai kelas 9. 76 negara yang memberikan makan gratis tersebut secara keseluruhan sudah juga menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu. Jadi prosesnya dimulai dengan menggratiskan biaya pendidikan baru ke tahap selanjutnya yaitu memberikan makan gratis, tentunya bagi negara-negara yang ekonominya cenderung kuat. Seharusnya Indonesia meniru 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis untuk semua dulu, jangan terbalik.

"Ada sebuah pepatah dari negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa jika kita memberikan seseorang seekor ikan, maka orang yang kita beri akan hidup selama satu hari. Tapi jika kita mengajarkan caranya menangkap ikan, maka orang tersebut akan hidup selamanya-lamanya," tandasnya.

Akses pendidikan untuk semua dan dibiayai 100% oleh negara akan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Esther Duflo, peraih hadiah nobel bidang ekonomi, meneliti kebijakan SD inpres yang dibentuk oleh Presiden Soeharto. Dari risetnya, Duflo mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan ini sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Yang menarik, berdasarkan perhitungan di Kemendikbud, Indonesia hanya butuh 350 trilyun per tahun untuk menggratiskan penuh layanan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 9. Kami di Timnas AMIN memprioritaskan pada pemenuhan amanat konstitusi untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada, dan layanan itu 100% dibiayai negara alias bebas pungutan atau gratis seluruh rakyat baik yang sekolah di sekolah negeri maupun swasta. Biarkan rakyat memilih anggaran 450 triliun hanya dapat makan siang gratis tapi sekolah masih bayar atau anggaran 350 triliun sekolah 100% gratis," pungkas Indra. (P-3)