Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT diminta tak tak hanya menilai kebijakan utang pemerintah berdasarkan nominal. Aspek portofolio risiko pengadaan utang dinilai menjadi hal yang utama dan penting untuk diperhatikan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1).
"Jadi jangan lihat hanya dari nominal, ekonomi kita terus tumbuh, PDB makin besar. Jadi kiranya tidak dilihat dari nominal, tapi dilihat dari indikator portofolio utang pemerintah yang semain baik dari waktu ke waktu," ujarnya.
Baca juga: Penambahan Utang Perlu Diwaspadai
Per akhir November 2023, nominal utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun. Secara nominal, besaran utang pemerintah terus merangkak naik. Namun berdasarkan rasio terhadap PDB, utang pengambil kebijakan mengalami penyusutan, utamanya selepas pandemi covid-19.
Hingga akhir bulan 11 di 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di level 38,11%. Itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 39,7% terhadap PDB dan jauh lebih rendah dari titik tertinggi rasio utang pemerintah di angka 40,7% pada saat krisis akibat pandemi covid-19.
Baca juga: Hingga 21 Desember 2023, Belanja Negara Terealisasi 88,3 Persen
Aspek lain yang patut dipertimbangkan dalam melihat kebijakan utang, kata Suminto, ialah risiko dari sisi nilai tukar. Saat ini proporsi utang pemerintah berdenominasi valuta asing kian menurun. Per akhir November 2023, porsi utang dalam bentuk valas ada di level 27,5%, lebih rendah dari sebelum pandemi di angka 37,9% dari total utang.
Selain itu, pengadaan utang yang dilakukan pemerintah memiliki tenor yang terbilang panjang. Secara rerata, jatuh tempo utang pemerintah ialah 8,1 tahun. "Dari sisi refinancing risk atau rerata tenor cukup panjang, sekitar 8,1 tahun," kata Suminto.
Kemudian sekitar 82% utang pemerintah memiliki tingkat kupon tetap atau fixed rate. Itu menyebabkan utang yang dimiliki pemerintah relatif aman dan tak terpengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan suku bunga acuan di pasar.
"Kalau kita lihat indikator solvabilitas, kita juga melihat dari sisi rasio utang terhadap penerimaan negara, dari sisi utang terhadap penerimaan negara masih dalam rasio aman dan terjaga dengan baik. Dari sisi likuiditas terus kita jaga. Misal, current budget balance, pendapatan dan belanja rutin, dari sisi itu likuiditas kita baik," terang Suminto. (Mir/Z-7)
MOODY'S Investors Service menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Dalam banyak kasus, reaksi galak saat ditagih utang adalah respons stres akut (acute stress response) yang wajar.
DANIRIANSYAH, warga Dusun Mlaten, Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami penganiayaan oleh tiga orang tak dikenal selama perjalanan dalam mobil.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved