Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau, Cen Sui Lan menjelaskan pihaknya terus memperjuangkan harapan warga perbatasan untuk pembangunan tahap awal estuari di lokasi air terjun Temburun di Kecamatan Siantan Timur, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut Cen Sui Lan, pembangunan tahap awal estuari yang terintegrasi dengan sumber air bersih direncanakan akan turun dari APBN Rp300-an miliar pada tahun anggaran 2024.
Pada saat kunjungan kerja reses di Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Cen Sui Lan menerima penjelasan dari Kepala BWS Sumatera IV Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Danil MT, tentang pembangunan estuari Temburun, Siantan Timur, Kepulauan Anambas.
Baca juga: BMKG Beri Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Kepulauan Riau
Estuari Temburun ini sebagai air baku untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang dilakukan oleh BP2W. Guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pulau Siantan (Tarempa).
Pada kesempatan tersebut, Cen Sui Lan meninjau lokasi air terjun Temburun yang dirancang juga sebagai destinasi wisata alam Anambas, yang dibangun terintegrasi dengan estuari Temburun.
“Pembangunan estuari Temburun ini akan dilaksanakan oleh BWS Sumatera IV Kepri Ditjen SDA Kementerian PUPR. Sedangkan IPA akan dibangun oleh BP2W Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Setelah selesai nantinya, dikelola oleh PDAM Kabupaten Kepulauan Anambas,” sebut Cen Sui Lan dalam keterangan tertulis di Jakarta, baru-baru ini,
Baca juga: Kembangkan Mangrove, Sinar Mas Land Hadirkan Horizon di Nuvasa Bay
"Pembangunan estuari Temburun terintegrasi memasuki tahap awal. “Desainnya, sebagai fungsi penyediaan air baku, instalasi pengolahan air (IPA) dan fungsi destinasi wisata di Anambas,” jelas politikus Fraksi Partai Golkar ini.
Ia turut menerangkan, setelah menerima laporan dari Danil MT Kepala BWS Sumatera IV dan Syarif Ahmad Kadis PUPR Anambas, untuk membangun estuari dibutuhkan Design Engineering Detail (DED), masuk tahun anggaran 2024.
Karena, lanjut Cen Sui Lan, estuari Temburun ini dapat menampung jutaan kubik air bersih dari gunung, dan difungsikan sebagai air baku untuk pengolahan sumber air minum bagi masyarakat Pulau Siantan (Tarempa). BP2W Kepri perannya untuk membangun Instalasi Pengelolaan Air. Setelah selesai, nantinya dikelola PDAM (UPTD) Anambas.
Baca juga: Mind Id Lestarikan Budaya Lokal melalui Perlombaan Jong Sampan
"Selain pengolahan sumber air bersih bagi masyarakat, kawasan air terjun Temburun itu ditata sebagai destinasi wisata. Untuk wisatanya, nanti dikelola BUMDes Temburun,” jelas Cen Sui Lan.
“Saya buatkan skema multiyears contract saja. Karena kewenangan anggaran ada di kita (saya), sebagai Anggota Komisi V DPR RI,” demikian dikatakan Cen Sui Lan.
Saat itu, turut pula hadir Stanley Cicero Tuatipanaya Kepala BPJN Kepri Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hasnidar Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Syarif Ahmad Kepala Dinas PUPR Anambas. (RO/S-4)
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Kesempatan ini dimanfaatkan Provinsi Bangka Belitung dengan memperjuangkan sengketa serupa antara Babel dan Kepulauan Riau terkait Pulau Tujuh.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Randi Zulmariadi di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 menyalurkan daging kurban untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Kepri.
Dari Januari hingga April 2025, tercatat 9.010 pengguna baru QRIS di Kepri, sehingga total pengguna mencapai 539.337 orang.
EMPAT pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Pemping, Pulau Sugi, Pulau Seluan, dan Pulau Numbing, kini dapat menikmati pasokan listrik 24 jam penuh.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved