Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan akan mempelajari lebih dalam, perihal kabar empat pulau di Kepulauan Riau yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.
“Sudah ada informasi mengenai hal itu tapi saya belum mempelajari lebih dalam, nanti kita pelajari dulu, masih kami dalami,” kata Bima dalam keterangannya pada Minggu (22/6).
Selain itu, Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
“Intinya saya pelajari dahulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” ucap Bima.
Tak hanya itu, perihal penjualan pulau Indonesia kata Bima, tentu ada aturan tertentu yang harus diikuti.
“Ya semua kan harus sesuai dengan aturan, tapi intinya saya pelajari dulu secara detail seperti apa. Sejauh mana kemudian informasi itu akurat, itu yang paling penting,” pungkasnya.
Diketahui, belakangan ini pemerintah kerap dihadapkan dengan berbagai masalah seputar pulau. Mulai soal tambang di pulau kecil, sengketa 4 pulau milik Aceh yang coba direbut Sumatera Utara, hingga penjualan pulau lewat platform digital alias online.
Untuk masalah yang terakhir, sejatinya bukan barang baru. Kejadiannya selalu terulang di mana pulau-pulau kecil di wilayah terpencil milik Indonesia, ditawarkan lewat aplikasi digital.
Sebelumnya diberitakan, terdapat situs https://www.privateislandsonline.com yang menawarkan sepasang pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau (Kepri). Posisi pulau ini cukup strategis sekitar 200 mil laut dari Singapura.
Situs tersebut bertuliskan ‘for sale’ namun tak dicantumkan harganya. Selain itu, situs yang sama menawarkan Pulau Panjang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).(Ant/P-1)
MEMASUKI awal tahun 2026, tekanan inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diwaspadai seiring masih tingginya harga pangan serta tren kenaikan harga emas dunia.
BMKG Kelas I Hang Nadim Batam mengimbau nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Kepulauan Riau (Kepri).
PERKEMBANGAN transaksi digital di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan lonjakan signifikan.
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Bea Cukai Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan 281.583 benih bening lobster di Perairan Utara Bintan.
Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang telah mendukung keberlangsungan usaha tambak udang vaname di Desa Lanjut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved