Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya membekali aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) agar semakin mahir mengelola keuangan daerah. Hal itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2022.
Dalam paparannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, setiap pemerintah daerah (Pemda) perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai cara penginputan data dalam aplikasi IPKD.
Dia melanjutkan, pemerintah pusat melalui BSKDN memiliki fungsi pembinaan dan pengawas (Binwas) terhadap Pemda termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dirinya berharap, Bimtek tersebut dapat meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan Pemprov Kepri, sehingga tata kelola keuangannya lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
"Bapak/Ibu sekalian IPKD bertujuan untuk mengurangi gap antara realisasi belanja dengan realisasi pendatan, sekarang ini masih 96,2 persen untuk pendapatan (APBD 2021-2022). Sementara itu, untuk realisasi penerima sebesar 86,2 persen (APBD 2021-2022), persis selisihnya 10 persen antara belanja dan pendapatan," jelas Yusharto dalam sambutannya di Harmoni One Convention Hotel Batam, Kepri.
Sementara itu, berdasarkan data yang dikantonginya, Yusharto mengungkapkan, capaian IPKD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021 berada pada urutan ke-5 secara nasional untuk klaster kemampuan keuangan daerah rendah, yakni dengan nilai IPKD 66,4708 dengan kategori perlu perbaikan.
Baca juga : BSKDN Siap Jadi Mitra Kerja Pemprov Jabar, Wujudkan Ekosistem Riset dan Inovasi
Kendati demikian, dia menambahkan tren skor Dimensi Kesesuaian Dokumen dan Penganggaran IPKD untuk provinsi, kabupaten/kota di Kepri tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibanding tahun sebelumnya.
Dia berharap, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepri dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan berpegang teguh pada inovasi. Dia mengimbau OPD setempat agar tidak ragu untuk saling berkolaborasi demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
"Kita perlu terus berpikir untuk berinovasi termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, mudah-mudah melalui Bimtek ini akan muncul inovasi-inovasi dalam mengelola, memperbaiki setiap dimensi IPKD yang berkaitan dengan penyelnggaraan pemerintahan daerah," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengapresiasi partisipasi Pemprov Kepri dalam pengukuran IPKD.
"Mudah-mudahan ke depan kita akan melihat kondisi yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepri, melalui perbaikan terhadap indeks-indeks yang berkaitan dengan pengelolaan keungan derah," pungkasnya. (RO/OL-7)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera menetapkan kawasan Kekah sebagai kawasan konservasi resmi yang juga akan menjadi ikon daerah.
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Kesempatan ini dimanfaatkan Provinsi Bangka Belitung dengan memperjuangkan sengketa serupa antara Babel dan Kepulauan Riau terkait Pulau Tujuh.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Randi Zulmariadi di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 menyalurkan daging kurban untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Kepri.
Dari Januari hingga April 2025, tercatat 9.010 pengguna baru QRIS di Kepri, sehingga total pengguna mencapai 539.337 orang.
EMPAT pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Pemping, Pulau Sugi, Pulau Seluan, dan Pulau Numbing, kini dapat menikmati pasokan listrik 24 jam penuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved