BSKDN Siap Jadi Mitra Kerja Pemprov Jabar, Wujudkan Ekosistem Riset dan Inovasi

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) guna wujudkan ekosistem riset dan inovasi yang berkualitas. 

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan tema "Penguatan Ekosistem dan Inovasi Daerah”. Kegiatan yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jabar tersebut berlangsung secara daring dan luring dari Ruang Video Conference BSKDN.

Dalam paparannya, Yusharto mengungkapkan, Kemendagri termasuk BSKDN berperan melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Binwas yang menjadi tanggung jawab Kemendagri tersebut bersifat umum. Sedangkan binwas yang bersifat teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

Yusharto mengatakan, binwas umum tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta bentuk pembinaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami dari BSKDN Kemendgri sekali lagi akan siap bekerja sama dan coba untuk menjadi mitra kerja dari BRIDA Provinsi Jawa Barat atau BP2D yang akan melaksanakan berbagai macam agenda yang berkaitan dengan penyelenggaraan riset dan inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, yang lebih berkualitas di waktu-waktu yang akan datang," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menjelaskan pentingnya peran pemimpin dan para pemangku kebijakan dalam mendukung perkembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. 

Untuk itu, dirinya berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jabar dapat konsisten mengembangkan dan mereplikasi inovasi yang ada di daerahnya. 

Bukan hanya itu, lanjut Yusharto, upaya lain yang dapat dilakukan Pemprov Jabar dalam mengoptimalkan peran lembaga penelitian, yakni dengan terus memperkuat kerja sama dengan lembaga litbang perguruan tinggi maupun lembaga litbang lainnya. 

"Tentu saja untuk Jawa Barat ini, tidak kekurangan resources yang ada ini dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga lain yang melaksanakan riset dan invensi di Provinsi Jawa Barat," terangnya. 

Sementara itu, terkait transformasi lembaga litbang di daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Yusharto mengatakan regulasi yang mengatur hal tersebut sedang dalam revisi. 

Revisi dilakukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dia berharap, BSKDN dan BRIDA dapat berkolaborasi untuk menjawab beragam persoalan yang dihadapi daerah. 

"Misalnya apakah penyelesaian masalah di daerah, sudah didukung dengan kebijakan daerah yang tepat? Apakah kebijakan yang ada ini (yang sudah dikeluarkan) akan diteruskan atau akan dihentikan? Atau digantikan oleh kebijakan baru berdasarkan data dan fakta yang akan dikembangkan mengikut kriteria yang akan ditetapkan oleh BRIN nanti," pungkasnya. (RO/OL-7)