Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Ia optimistis pendapatan daerah yang direncanakan akan mengalami peningkatan.
DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat atas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024
Plafon APBD DKI Rp81,5 Triliun, DPRD: Maksimalkan untuk Penanganan Banjir
Banggar DPRD DKI bersama TAPD menyepakati APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,58 triliun.
KENDATI memiliki empat kecamatan yang rawan bencana kekeringan saat musim kemarau, Pemkab Wonosobo, Jawa Tengah ternyata tidak menganggarkan dana khusus.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter tidak wajib dibangun.
ANGGARAN puluhan miliar yang dikucurkan Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi banjir di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tampaknya belum bisa dirasakan masyarakat.
Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran (TA) 2022 terealisasi 86,5%.
RAPAT Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2022 pada Kamis (20/7) diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan
Target penerimaan penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2023 sebesar Rp12,83 triliun. Hingga Mei 2023 capaian penerimaan pajak sudah 40,57% atau sebanyak Rp5,02 triliun.
Pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD.
Ketua Dewan Pembina Indonesia Solid Waste Association InSWA Sri Bebassari menilai bahwa yang terpenting adalah membentuk mindset semua pihak, baik pemerintah
DIREKTUR Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra mengungkapkan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B hingga ke Manggarai ditargetkan selesai pada Oktober tahun depan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Pemprov DKI atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Jokowi meminta jangan sampai daya beli masyarakat menurun akibat harga-harga yang masih tinggi setelah lebaran. Hal itu, terang presiden, akan mengerek inflasi.
Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membantu membiayai transportasi bahan pangan, mulai dari pusat produksi sampai ke pasar, dengan memanfaatkan APBD.
KPK, BPK, dan Kejagung diminta turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai diperlukan peran pemerintah daerah untuk membantu produksi dokter di daerah-daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved