Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, meminta Pemprov DKI menggunakan anggaran untuk penanganan macet di APBD DKI 2024 dengan tepat sasaran. Penanganan kemacetan di Ibu Kota masuk dalam program prioritas Pemprov DKI di 2024.
"Untuk penanganan macet, anggaran ini betul-betul harus tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Rabu (15/11).
Khoirudin mengatakan, pihaknya akan mengawasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI tahun depan. Ada enam program prioritas Pemprov DKI yang bersentuhan langsung dengan warga di Ibu Kota.
Baca juga: Kekurangan Gaji PJLP Dibayar Pemprov Secara Cicil Sejak 10 November
Program prioritas itu meliputi penanganan banjir, kemacetan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan penguatan nilai demokrasi.
"Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov," ujar Khoirudin.
Baca juga: Pemprov DKI Sahkan APBD 2024 Rp81,7 Triliun
Dia mengatakan, DPRD DKI mendukung enam program prioritas itu. Pihaknya juga optimistis program prioritas dapat berjalan optimal tahun depan.
“Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan," jelas Khoirudin.
Sebelumnya, DPRD DKI menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp81,71 triliun. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna bersama Penjabat (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di DPRD DKI Jakarta.
"Dengan telah disetujuinya Raperda APBD DKI Jakarta 2024 akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Heru untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, selaku pimpinan rapat paripurna, Selasa.
Prasetyo berharap, Heru Budi dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD DKI Jakarta, dalam membahas lebih lanjut Raperda APBD DKI 2024 bersama jajaran eksekutif. "Harapannya, kiranya saudara Penjabat Gubernur DKI memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan DPRD," kata Edi.
(Z-9)
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved