Pemkab Cianjur Butuh Rp155 M untuk Biaya Jamkesmas

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp155 miliar untuk menanggung biaya jaminan kesehatan masyarakat. Hal itu terjadi lantaran Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Cianjur belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, mengatakan sesuai undang-undang, jaminan kesehatan masyarakat sejatinya ditanggung pemerintah atau negara. Untuk menjaminnya, kata Cecep, Pemkab Cianjur butuh anggaran sekitar Rp155 miliar.

"Kita bahas dengan Dewan (DPRD), apakah kebutuhan ini akan dipenuhi seluruhnya dari APBD atau nanti akan mencari sumber yang lain," kata Cecep, Minggu (15/10).

Cecep menuturkan seharusnya tahun depan target UHC sebesar 95% harus sudah tercapai. Namun, lanjutnya, tahun depan beban APBD Kabupaten Cianjur akan dihadapkan pada pesta demokrasi yaitu Pilkada. "Ini (Pilkada) membutuhkan anggaran yang cukup besar juga," tuturnya.

Cecep tak memungkiri tahun ini UHC tak mungkin mencapai target. Tahun ini Pemkab Cianjur hanya bisa menanggung biaya jaminan kesehatan bagi 7 ribu peserta. "Tapi kami coba upayakan UHC bisa mencapai target yang ditetapkan," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, menegaskan untuk mencapai target UHC dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Menurut Rustam kondisi itu tentu jadi dilema bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Kami sepakat, semuanya berjalan saja. Mudah-mudahan semua sesuai harapan," pungkas legislator Fraksi Partai NasDem ini. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto