Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp155 miliar untuk menanggung biaya jaminan kesehatan masyarakat. Hal itu terjadi lantaran Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Cianjur belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, mengatakan sesuai undang-undang, jaminan kesehatan masyarakat sejatinya ditanggung pemerintah atau negara. Untuk menjaminnya, kata Cecep, Pemkab Cianjur butuh anggaran sekitar Rp155 miliar.
"Kita bahas dengan Dewan (DPRD), apakah kebutuhan ini akan dipenuhi seluruhnya dari APBD atau nanti akan mencari sumber yang lain," kata Cecep, Minggu (15/10).
Baca juga: Sentralisasi Layanan Jaminan Kesehatan Nasional
Cecep menuturkan seharusnya tahun depan target UHC sebesar 95% harus sudah tercapai. Namun, lanjutnya, tahun depan beban APBD Kabupaten Cianjur akan dihadapkan pada pesta demokrasi yaitu Pilkada. "Ini (Pilkada) membutuhkan anggaran yang cukup besar juga," tuturnya.
Cecep tak memungkiri tahun ini UHC tak mungkin mencapai target. Tahun ini Pemkab Cianjur hanya bisa menanggung biaya jaminan kesehatan bagi 7 ribu peserta. "Tapi kami coba upayakan UHC bisa mencapai target yang ditetapkan," pungkasnya.
Baca juga: 96,62% Warga Pematang Siantar Miliki Jaminan Kesehatan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, menegaskan untuk mencapai target UHC dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Menurut Rustam kondisi itu tentu jadi dilema bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"Kami sepakat, semuanya berjalan saja. Mudah-mudahan semua sesuai harapan," pungkas legislator Fraksi Partai NasDem ini. (Z-6)
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved