Dapat Anggaran Atasi Macet Rp6,9 T, Ini Program yang akan Dilakukan oleh Dishub DKI

KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan anggaran Rp6,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan ke beberapa pos anggaran prioritas untuk mengatasi kecametan.

"Pos-nya itu contohnya ada subsidi transportasi, ke MRT, LRT, Transjakarta. Juga ada pengendalian lalin. Kita juga ada penertiban parkir liar, penertiban lintasan," jelasnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (22/11).

Dari besaran anggaran Rp6,9 triliun untuk penanganan kemacetan sebanyak Rp4,9 triliun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang akan difokuskan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum.

Baca juga: APBD DKI 2024 Disahkan, DPRD Minta Anggaran Penanganan Macet Tepat Sasaran

"Contohnya untuk PSO itu Rp4,8 triliun, artinya itu udah fokus bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum, sehingga masyarakat bisa shifting menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.

Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2024.

Baca juga: Jakarta Siapkan Dana Cadangan Untuk Bayar Selisih Gaji PJLP 2024

Adapun total rancangan anggaran sebesar Rp81,58 triliun, di mana belanja daerah digunakan untuk anggaran enam program prioritas.

Heru menjelaskan keenam program prioritas pembangunan meliputi penanggulangan banjir sebesar Rp 2,85 triliun atau 4% dari total Belanja Daerah. Kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp1,5 triliun atau 2% dari total Belanja Daerah.

Ketiga, percepatan penurunan stunting sebesar Rp1,87 triliun atau 3% dari total Belanja Daerah. Keempat penanganan kemacetan sebesar Rp6,9 triliun atau 10% dari total Belanja Daerah.

Kelima penanggulangan kemiskinan Rp7,77 triliun atau 11% dari total Belanja Daerah. Terakhir, penguatan Nilai Demokrasi Rp 872 miliar atau 1% dari total Belanja Daerah.

(Z-9)