Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan anggaran Rp6,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan ke beberapa pos anggaran prioritas untuk mengatasi kecametan.
"Pos-nya itu contohnya ada subsidi transportasi, ke MRT, LRT, Transjakarta. Juga ada pengendalian lalin. Kita juga ada penertiban parkir liar, penertiban lintasan," jelasnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Dari besaran anggaran Rp6,9 triliun untuk penanganan kemacetan sebanyak Rp4,9 triliun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang akan difokuskan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum.
Baca juga: APBD DKI 2024 Disahkan, DPRD Minta Anggaran Penanganan Macet Tepat Sasaran
"Contohnya untuk PSO itu Rp4,8 triliun, artinya itu udah fokus bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum, sehingga masyarakat bisa shifting menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.
Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2024.
Baca juga: Jakarta Siapkan Dana Cadangan Untuk Bayar Selisih Gaji PJLP 2024
Adapun total rancangan anggaran sebesar Rp81,58 triliun, di mana belanja daerah digunakan untuk anggaran enam program prioritas.
Heru menjelaskan keenam program prioritas pembangunan meliputi penanggulangan banjir sebesar Rp 2,85 triliun atau 4% dari total Belanja Daerah. Kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp1,5 triliun atau 2% dari total Belanja Daerah.
Ketiga, percepatan penurunan stunting sebesar Rp1,87 triliun atau 3% dari total Belanja Daerah. Keempat penanganan kemacetan sebesar Rp6,9 triliun atau 10% dari total Belanja Daerah.
Kelima penanggulangan kemiskinan Rp7,77 triliun atau 11% dari total Belanja Daerah. Terakhir, penguatan Nilai Demokrasi Rp 872 miliar atau 1% dari total Belanja Daerah.
(Z-9)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Operasi tersebut diarahkan pada titik-titik krusial pertumbuhan awan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BPBD Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), besok (27/1), BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di DKI Jakarta, Selasa (27/1).
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved