Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan anggaran Rp6,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan ke beberapa pos anggaran prioritas untuk mengatasi kecametan.
"Pos-nya itu contohnya ada subsidi transportasi, ke MRT, LRT, Transjakarta. Juga ada pengendalian lalin. Kita juga ada penertiban parkir liar, penertiban lintasan," jelasnya kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Dari besaran anggaran Rp6,9 triliun untuk penanganan kemacetan sebanyak Rp4,9 triliun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang akan difokuskan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum.
Baca juga: APBD DKI 2024 Disahkan, DPRD Minta Anggaran Penanganan Macet Tepat Sasaran
"Contohnya untuk PSO itu Rp4,8 triliun, artinya itu udah fokus bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum, sehingga masyarakat bisa shifting menggunakan kendaraan pribadi," jelasnya.
Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2024.
Baca juga: Jakarta Siapkan Dana Cadangan Untuk Bayar Selisih Gaji PJLP 2024
Adapun total rancangan anggaran sebesar Rp81,58 triliun, di mana belanja daerah digunakan untuk anggaran enam program prioritas.
Heru menjelaskan keenam program prioritas pembangunan meliputi penanggulangan banjir sebesar Rp 2,85 triliun atau 4% dari total Belanja Daerah. Kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp1,5 triliun atau 2% dari total Belanja Daerah.
Ketiga, percepatan penurunan stunting sebesar Rp1,87 triliun atau 3% dari total Belanja Daerah. Keempat penanganan kemacetan sebesar Rp6,9 triliun atau 10% dari total Belanja Daerah.
Kelima penanggulangan kemiskinan Rp7,77 triliun atau 11% dari total Belanja Daerah. Terakhir, penguatan Nilai Demokrasi Rp 872 miliar atau 1% dari total Belanja Daerah.
(Z-9)
Program BPJS hewan diperuntukkan bagi pemilik hewan yang taraf ekonominya kurang mampu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperbaiki Parung Panjang.
Sebanyak 29 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Rabu (18/6) dini hari.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6) membahas kerja sama subway
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
rancangan peraturan daerah (raperda) kawasan tanpa rokok (KTR) di Jakarta, salah satunya memuat denda merokok di tempat umum di DKI Jakarta yang mencapai Rp250 Ribu.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved